Ruteng, Kastra.co – Kemelut di SMKN 1 Wae Ri’i yang cukup mendapat perhatian masyarakat beberapa waktu lalu sampai saat ini, membuat Kepala Dinas Pendidikan P dan K Propinsi NTT turun tangan setelah mendapat pengaduan dari para Guru Komite yang sudah diberhentikan oleh Kepala Sekolah beberapa waktu lalu.

Kemelut itu, mengundang perhatian serius anggota DPR Propinsi NTT cq Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang mengangkat soal itu pada Rapat Paripurna Dewan saat pengesahan RPJM Propinsi NTT di ruang sidang utama Kantor DPR Propinsi NTT waktu lalu.

Atas atensi Instansi Pendidikan dan Lembaga Dewan terhormat itu, Penasihat  Hukum Kepala SMKN 1 Wae Ri’i Melkior Yudiwan, S.H,.M.H., menyampaikan pendapat Hukum terkait persoalan Hukum yang sedang berproses saat ini di Polres Manggarai.

Dalam siaran pers yang diterima kastra.co, Minggu (6/12/2020) Melky Yudiwan menuding instansi Dinas P dan K Propinsi NTT tidak profesional. Melky juga menyebut Lembaga DPR Propinsi NTT cq Fraksi PKB terlalu jauh mengintervensi Keputusan Kepala SMKN 1 Wae sesuai kewenangannya, berikut pers release selengkapnya.

Di sekitar Bulan Agustus 2020 di SMKN I Kenda, Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, ada persoalan antara klien kami,  Kepala Sekolah; YUS MARIA DAMOLDA ROMAS, S.Pd,  dengan Para Guru, yang kemudian berujung sampai pada proses hukum, yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Penyidik POLRES Manggarai di Ruteng.

Saat itu, ada beberapa orang Guru, baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sebagai Guru Honor Komite, yang secara bersama-sama mengadu dan/atau melaporkan Kepala Sekolah SMKN I Kenda tersebut ke POLRES Manggarai di Ruteng, dengan dugaan penyelewengan pengelolaan Keuangan dana Komite Sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Para Pendidik itu, melakukan unjuk rasa terhadap Kepalas Sekolah, baik di Sekolah maupun di POLRES Manggarai di Ruteng, membentak Kepala Sekolah dan mendobrak pintu ruang kerja Kepala Sekolah, serta menyatakan hal-hal yang tidak patut lainnya yang menyinggung perasaan dan merendahkan martabat; Bahkan mereka tidak mengakui keberadaannya sebagai pemimpin pada Lembaga Pendidikan itu.

Bahwa sejak saat itulah hubungan diantara kedua belah pihak (antara Kepala Sekolah   dengan Para Guru Komite tersebut), mengalami disharmoni atau sudah tidak akur lagi, bahkan situasinya semakin memanas hingga saat ini; Atas dasar itulah maka pada Bulan Agustus 2020 yang lalu, Kepala Sekolah SMKN tersebut memutuskan untuk menghentikan dan/atau mengakhiri hubungan kerja dengan Para Pengunjuk rasa tersebut, khususnya terhadap 15 (lima belas) orang Guru Komite itu, karena dianggap tidak loyal dan tidak ber-etika sama sekali dalam menyampaikan pendapat terhadap Kepala Sekolah.

Unjuk rasa dari para Guru itu baik yang berstatus ASN maupun Guru Komite, serta tindakan pemecatan untuk guru komite, sungguh menjadi perhatian masyarakat daerah ini bahkan sampai tingkat Propinsi NTT, karena dipublish secara masif oleh beberapa media yang meliput peristiwa tersebut.

Bahwa ketika Para Guru Honor Komite itu di non-aktifkan oleh Kepala Sekolah, lalu mereka mengadu dan meminta perlindungan pada DPR Prov. NTT, cq Fraksi PKB,  agar mereka dapat di aktifkan kembali pada SMKN I Wae Ri’i tersebut.

Atas upaya tersebut maka DPR Prov NTT mendesak  KADIS P dan K untuk melakukan koordinasi dengan Kepala SMKN I tersebut, baik secara lisan maupun surat, bahkan pernah Kadis P dan K,  mendatangi SMKN I Wae Ri’i  pada September 2020 lalu, dan memerintahkan guru yang dipecat, menarik lapuran di Polres Manggarai serta memerintahkan Kepala Sekolah mengaktifkan kembali ke 15 guru Komite tersebut, namun gagal karena para guru itu tidak melaksanakan perinta Kadis P dan K prov. NTT, sehingga Kepala Sekolah , Bendahara dan pihak terkait terus di Polres Manggarai sampai saat ini.

Terakhir Kadis P dan K Prop NTT melalui surat dari Plt. KADIS  P dan K,  Prov. NTT di Kupang, No: 421/4443/PK/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal: “Mengaktifkan 15 (Lima Belas) Orang Guru Komite”, yang substansinya menyatakan pada pokoknya bahwa Plt. KADIS PPO Prov. NTT tersebut meminta kepada  Klien kami Kepala Sekolah SMKN I Wae Ri’i untuk mengaktifkan kembali 15 Orang Guru Komite yang telah di non aktifkan pada Agustus 2020 lalu itu;–

Terhadap surat Plt. KADIS P dan K  Prov. NTT itu, telah dijawab oleh Kepala Sekolah SMKN I Wae Ri’i melalui surat No: 882/SMKN.WR/080/XI/2020, tertanggal 24 November 2020, Perihal: Jawaban atas Surat Plt. KADIS P dan K  Prov. NTT, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Kepala Sekolah SMKN I Wae Ri’i beserta Pengurus Komite dalam menonaktifkan 15 (limabelas) Orang Guru Honor Komite pada Lembaga Pendidikan tersebut adalah FINAL, serta tidak dapat dianulir lagi.

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Kepala SMKN I  Wae Ri’i dengan 15 Orang Guru Honor Komite yang ternon-aktif itu adalah merupakan hubungan perjanjian kontraktual, maka secara administratif yang berwenang meng-aktifkan kembali 15 Orang Guru Honor Komite itu adalah hanya Kepala Sekolah Wae Ri’i yang disetujui oleh Pengurus Komite. Karena yang mengangkat dan/atau yang meng-SK-kan mereka menjadi Guru Honor Komite di Sekolah itu adalah Kepala SMKN Wae Ri’i. Sedangkan pihak lain, selain Kepala Sekolah itu, tidak berhak mengaktifkan mereka di Sekolah itu; KADIS P dan K prov. NTT sekalipun, menurut kami tetap tidak berhak, karena Para Guru Honor Komite ini bukan di SK-kan oleh KADIS  P dan K. Prov. NTT;

Bahwa oleh karena secara umum yang berhak mengangkat dan memberhentikan Guru Honor Komite, merupakan kewenangan Kepala Sekolah termasuk persoalan 15 Orang Guru Honor Komite pada SMKN I Wae Ri’i, maka secara hukum KADIS P dan K  Prov. NTT tidak memiliki korelasi kewenangan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Guru Honor Komite, termasuk penyelesaian soal pengangkatan dan/atau pemberhentian 15 Orang Guru Kmomite tersebut.

Oleh karenanya;  menurut pandangan hukum kami, KADIS PPO Prov. NTT mestinya tidak perlu terlalu aktif mengambil bagian dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak ini; Hemat kami, sebaiknya KADIS P dan K. Prov. NTT memberikan kepercayaan penuh kepada Kordinator Pengawas (Korwas) Prov. NTT yang di tempatkan di Kabupaten Manggarai, di Ruteng bersama Kepala SMKN I Wae Ri’i  untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan tetap mengacu pada regulasi pendidikan Nasional yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Guru Honor Komite

Kecuali itu, dalam kaitan  kasus pemecatan 15 Guru Komite di SMKN Wae Ri,i  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR propinsi NTT Yohanes Rumat dalam Sidang Paripurna DPR Propinsi NTT  di bulan September tahun 2020  pada pandangan umumnya, meminta Pemerintah untuk bijak dalam mengambil Keputusan terkait nasib guru Komite/Honorer yang dipecat oleh Kepala Sekolah SMKN Wae Ri’i sejumlah 15 orang.

Lebih jauh Yohanes Rumat yang juga sekretaris Komisi V DPR NTT itu dalam keterangannya kepada awak media bahwa mereka dibohongi Pemerintah Propinsi NTT yang berjanji mengembalikan posisi ke 15 guru Komite itu. Menurut beliau bahwa Kepala SMKN Wae Ri’i  secara sepihak memecat belasan guru itu dan menggantikannya dengan orang lain.

Bahwa atas penyampaian dengan statement-statement yang disampaikan oleh  Anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, terkesan cenderung menyudutkan posisi Pimpinan Lembaga ini, bahkan dianggap intervensi. Pernyataannya seolah-olah perselisihan ini disebabkan oleh Kepala Sekolah SMKN I Wae Ri’i; Pada hal sesungguhnya persoalan ini terjadi karena disebabkan oleh tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Para Guru Honor Komite tersebut.

Ini bukan masalah sosial politik yang besar, yang kemudian harus membutuhkan keterlibatan Wakil Rakyat asal Dapil NTT empat (Manggarai Raya) itu, tetapi ini adalah persoalan internal Lembaga Pendidikan yang berdampak pada persoalan hukum yang sangat jelas, dan tindakan Kepala Sekolah ini juga sudah sangat berdasar dan telah sesuai dengan kewenangannya sebagai Kepala Sekolah yang mengangkat dan kemudian memberhentikan mereka.

Kami juga perlu sampaikan kepada Wakil Rakyat tersebut bahwa dalam menyampaikan statement di media itu, semestinya harus berorientasi pada penyelesaian masalah, dan bukan justeru sebaliknya atau sekedar memeberikan kritikan; Dimana statementstatementnya itu cederung hanya men-justice Kepala Sekolah tersebut.

Sikap ini tentu tidak mencerminkan eksistensinya sebagai Wakil Rakyat; Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan tersebut kami sangat keberatan dan kami menolak seluruhnya, karena selain bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, masalah ini juga belum bisa melibatkan Pejabat Provinsi karena Para Guru Honor Komite yang telah di non-aktifkan oleh Kepala SMKN I Wae Ri’i itu, bukan di angkat oleh Pemerintah Provinsi, tetapi di angkat oleh Kepala Sekolah atas kesepakatan Orang Tua Murid melalui Pengurus Komite Sekolah;

Dia akhir kata pada release itu Yudiwan menegaskan,  “jika Para Guru Honor Komite yang ter-non aktif itu tidak menerima dan/atau merasa di rugikan atas Keputusan Pemecatan itu, silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap Kepala SMKN I Wae Ri,i sebab mungkin itu hak mereka, silahkan saja; Karena apapun alasannya, Klien kami rupanya cukup sulit untuk meng-aktifkan kembali mereka di Lembaga Pendidikan itu “ tegasnya. (CBN)