Masyarakat Adat Sepang Nggieng, Manggarai Barat Diminta Waspadai Mafia Tanah

0
252
ilustrasi. (Media Indonesia)

Kastra.co – Presidium Kongres Rakyat Flores melalui Ketuanya Petrus Selestinus meminta masyarakat adat Sepang Nggieng, Manggarai Barat hati-hati terhadap mafia tanah.

“Akhir-akhir ini telah muncul secara terbuka aksi Mafia Tanah yang berkolborasi dengan oknum pejabat Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat, untuk menguasai tanah Hak Ulayat Masyarakat Afat Sepang Nggieng, dan secara tidak langsung akan merusak visi dan misi Negara menjadikan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata super premium dengan mengedepankan Tatanan Budaya Masyarakat Adat Manggarai Barat sebagai salah satu unsur terpenting,” kata Petrus dalam releasenya diterima, Kamis, (26/11/2020).

Menurut Petrus, UU Kepariwisataan menjadikan Budaya Masyarakat lokal dengan segala hak-hak tradisionalnya menjadi unsur penting dalam pembangunan Kepariwisataan. Oleh karena itu kearifan lokal, tradisi budaya, adat istiadat Masyarakat setempat dengan hak-hak trdisionalnya wajib dilindungi, sesuai dengan amanat pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indinesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Lembaga Hak Ulayat di dalam UU Pokok Agraria, menurut pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mendapat pengakuan dari negara dan memiliki kedudukan yang setara dengan daerah swantantra atau daerah Kabupaten (sekarang), untuk melaksanakan fungsi Hak Menguasai dari Negara dengan cara dikuasakan pelaksanannya dari Negara kepada Masyarakat Hukum Adat (Hak Ulayat) dan Daerah Swantantra.

“Akhir-akhir ini aktivitas jaringan yang diduga sebagai Mafia Tanah yang terorganisir bekerja sama dengan oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, telah menerbitkan ratusan Sertifikat Hak Milik atas tanah di atas sebagian tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, tanpa didukung data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah,” terang Petrus.

Ditemukan tidak kurang dari 563 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebagian Tanah Ulayat Sepang Nggieng diterbitkan SHM oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di atas obyek Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng, Kecamatan Boleng, dengan modus memanipulasi data fisik dan data yuridis, misalnya obyek tanah yang hendak disertifikatkan terletak di Desa Batu Tiga, tetapi data yuridisnya diterbitkan oleh otoritas Desa lain di Pulau Boleng yang terletak di luar daratan Pulau Flores yaitu Sepang Nggieng yang terletak di daratan Pulau Flores.

“Disini sesungguhnya terdapat mata rantai kerja sama antara Mafia Tanah yang di dalamnya terdapat oknum pejabat BPN Kabupaten Manggarai Barat dalam satu organisasi sindikat mafia Tanah, yang tanpa ragu-ragu menerbitkan 563 SHM, tanpa didukung data fisik dan data yuridis terlebih-lebih tanpa diketahui oleh Kepala Adat atau Tua Golo setempat yang sekaligus pemangku Hak Ulayat karena sifat pemilikannya secara komunal dan tunduk kepada hukum adat setempat,” jelas Petrus.

Praktek Mafia Tanah di atas, telah dilakukan secara berani, menginjak-injak harkat dan martabat Hak Ulayat Sepang Nggieng dan  secara tanpa hak telah mengalihkan sebagian hak atas tanah Hak Ulayat Sepang Nggieng kepada pihak ketiga  atau  orang-orang yang tidak berhak dan ridak dikenal oleh Masyarakat setempat, merampas Hak Milik Komunitas Adat Sepang Nggieng dan mengingkari segala Hak, Kewenangan dan Kekuasaan Hak Ulayat yang dijamin dalam konstitusi (pasal 18B ayat (2) UUD 1945).

Oleh karena itu, maka Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng beserta seluruh anggotanya melalui perwakilannya telah melaporkan Dugaan Penggelapan, Penyerobotan Tanah, Pemalsuan Dokumen tanah sebanyak 563 SHM  kepada Bareskrim Mabes Polri dan setelah dilakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan, telah ditetapkan sejumlah orang termasuk oknum Pejabat BPN Manggarai Barat sebagai tersangka guna dimintai pertanggungjawaban pidana dengan segala akibat hukumnya.

“Para Tua Golo dan seluruh Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng, menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Ferdy Sambo, SH. SIK.MH atas prestasinya membongkar jaringan Mafia Tanah Ulayat Labuhan Bajo dengan berbagai motif, antara lain motif politk, ekonomi bahkan penghancuran budaya lokal dengan tujuan tertentu,” tegas Petrus.

“Para TUA GOLO dan Pemangku HAK ULAYAT SEPANG NGGIENG dan Kami selaku Ketua PRESIDIUM KONGRES RAKYAT FLORES, meminta supaya 563 SHM yang telah diterbitkan karena diduga aspal supaya disita dan dimusnahkan, selanjutnya akan dmintakan pembatalan secara administratif terhadap 563 SHM yang diduga aspal dengan luas tidak kurang dari 700 Ha untuk dikembalikan statusnya ke Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng,” tutup Petrus.