AMMARA Kupang Kritisi Pembangunan Jurassic Park di Pulau Komodo

0
334

Kupang, Kastra. co- Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya (AMMARA-Kupang) menyikapi pembangunan jurassic park di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan menggelar aksi di depan kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin, (16/11/2020) siang.

Robertus Rahman, selaku kordinator umum aksi tersebut menyampaikan bahwa pembangunan Jurassic Park di Taman Nasional Komodo dan pembangunan fasilitas lain merusak habitat asli komodo.

Selain itu, kata Rahman, pembangunan Jurassic Park bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya. Undang-undang ini mengatur tentang Upaya melindungi flora dan fauna yang ada di wilayah konservasi seperti Taman Nasional Komodo.

“Dan ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam UU tersebut secara tegas mengatur prinsip-prinsip tentang pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia. Beberapa hal mendasar yang ditegaskan dalam UU ini yaitu pelaksanaan kegiatan pariwisata mesti mengacu pada prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya,” ujar Rahman.

“Kami dari AMMARA melihat bahwa pembangunan Jurassic park melanggar UU nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,” tambah Robert.

Sementara itu, Koordinator lapangan Angelinus Jehalu menyampaikan bahwa pembangunan Jurassic Park memutuskan hubungan masyarakat dengan Komodo.

“Seperti yang kita ketahui menurut sejarah, masyarakat dan komodo dulunya adalah saudara kandung. Jadi apabila pembangunan Jurassic park ini terus berlanjut maka dapat menghapus sejarah ini,” ujar Angelinus.

Berikut Pernyataan sikap AMMARA:

  1. Menolak pembangunan yang bersifat Neo-liberal yang menguntungkan korporasi.
  2. Hentikan alih fungsi zona konsevasi (inti dan rimba) menjadi zona pemanfaatan.
  3. Hentikan pembangunan Jurassic park yang merusak dan mengancam kelestarian habitat asli komodo, serta cabut ijin usaha dalam taman nasional komodo.
  4. Hentikan pembangunan wisata eksklusif di pulau komodo.
  5. Benahi sistem pariwisata agar terhindar dari mafia pariwisata.
  6. Kembalikan pengelolaan taman nasional komodo yang berbasis kemasyarakatan.
  7. Berikan kepastian agraria dan berikan pengakuan terhadap masyarakat Adat di dalam taman nasional komodo

Sementara itu, Kabag Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan (PELMAS), Elizabeth Linggu yang menerima masa aksi, menyampaikan bahwa ia berjanji akan melanjutkan pernyataan sikap dari AMMARA ke gubernur NTT, Viktor Laiskodat.

“Saya berjanji kepada teman-teman untuk melanjutkan pernyataan sikap teman-teman ke pak gubernur,” ujar Elizabeth. (CBN)