KPUD Manggarai Langgar Prokes Saat Gelar Debat Publik, Tugas Jurnalis Pun Dihalang

0
247

Ruteng, Kastra.co – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT tidak mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) saat menggelar Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020 di Gedung MCC Ruteng.

Hal ini dilihat saat rombongan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masuk ke Gedung MCC melebihi kuota yang ditentukan.

Berdasarkan pantauan Wartawan kehadiran rombongan dari kedua Pasangan Calon itu menciptakan kerumunan.

Tak hanya itu, KPUD juga tidak menyiapkan sarana cuci tangan, alat pengukur suhu dan hand sanitizer bagi undangan dan rombongan kedua Pasangan Calon yang datang.

Santi Kantur, salah satu Komisioner KPUD juga tertangkap kamera sedang mencegat sejumlah Wartawan yang ingin datang meliput. Mereka beralasan ingin mengikuti Prokes yang diatur oleh PKPU Nomor 6 tahun 2020 sehingga Wartawan pun dilarang masuk karena ruangan sudah terlalu penuh diisi oleh rombongan Pasangan Calon.

Perang urat syaraf pun tak terhindari saat para Wartawan hendak masuk melalui pintu utama. Sekitar 10 menit Wartawan berada diluar Gedung MCC karena dilarang masuk oleh Komisioner dan Staf KPUD.

Para Wartawan pun lantas marah dan bertekad ingin mempolisikan Komisioner dan Staf KPUD karena dianggap telah menghalangi tugas Jurnalistik.

Wartawan TV One, Jo Kenaru kepada kastra.co menegaskan bahwa pihaknya akan mempolisikan Komisioner beserta Staf KPUD karena dianggap melanggar UU Pers.

Ia menjelaskan, dalam UU Pers pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pada pasal 2 pun disebutkan bahwa terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Sedangkan pada pasal 3 disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan Pers, maka Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Jadi siapapun tak bisa melarang Pers untuk meliput.

Lebih lanjut Jo menjelaskan dalam pasal 18 ayat 1 UU Pers menyebutkan setiap orang yang secara langsung melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Terkait Prokes yang tak dipatuhi oleh KPUD, Jo mengaku bahwa Ia dan rekan-rekannya melihat tidak ada satupun sarana cuci tangan dan alat pengukur suhu yang disiapkan oleh KPUD saat Debat Publik. Bahkan di pintu utama dan pintu belakang pun nyaris tak terlihat.

“Mereka melarang Wartawan masuk dengan alasan menerapkan Prokes tetapi faktanya tidak dibuktikan sama sekali, malah KPUD sendiri yang melanggar aturan PKPU itu” Tuturnya.

Hal serupa pun dikatakan Wartawan SCTV, Adrian Pantur. Dia mengatakan bahwa pihak KPUD sudah melecehkan tugas Jurnalistik. Oleh karena itu pihaknya bakal menempuh jalur hukum untuk menindak perlakuan Komisioner dan Staf KPUD yang tak paham aturan.

Selain melecehkan tugas Jurnalistik, Kata Pantur, pihak KPUD juga melanggar PKPU padahal jelas dalam PKPU itu hanya diperbolehkan 4 orang dari masing-masing Pasangan Calon.

Wartawan Metro TV, Jhon Manasye juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan para Jurnalis Manggarai dihalang-halangi dan diperlakukan secara diskriminatif oleh KPUD Manggarai.

“Sejak awal KPU melarang Jurnalis untuk masuk dengan alasan protokol kesehatan. Tetapi larangan itu hanya berlaku bagi Jurnalis, sedangkan Pendukung dan kameramen paslon dibiarkan masuk meskipun lebih dari kuota yang ditentukan” Ujar Jhon.

“Teman-teman Jurnalis telah mendapat perlakuan diskriminatif oleh KPUD Manggarai. Alasan mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan KPUD Manggarai itu mengada-ada, karena justru mereka sendiri yang melanggar,” Ujarnya lagi.

Ia mengungkapkan, pihak KPUD Manggarai bahkan membuat alasan yang berubah-ubah sehingga Pers dirugikan dari sisi kegiatan tugas jurnalistik.

“Saya juga saksikan tidak ada thermogan, tempat cuci tangan, yang ada hanya daftra hadir,” kata Jhon.

Menurutnya, Komisioner KPUD Manggarai telah berbohong karena setiap paslon maksimal 4 orang yang bisa masuk arena debat publik, sementara ada banyak orang yang masuk secara berkerumun. Bahkan kehadiran perwakilan Paslon yang melebihi dari 4 orang itu sangat merugikan banyak pihak.

“Disini sudah terkesan ada pembiaran dari KPU Manggarai,” beber Jhon.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Manggarai, Tommy Hartono mengakui kesalahan tersebut. Ia juga telah memberikan permohonan maaf karena telah memperlakukan Jurnalis secara tidak adil.

“Secara kelembagaan saya mau menghaturkan permohonan maaf yah, kepada rekan-rekan Wartawan karena ada riak kecil tadi. Kami sadar tanpa kehadiran teman-teman wartawan, semua informas tidak akan terdistribusi dengan baik,” Ujarnya usai acara Debat Publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here