Petrus Sebut Jimly Asshiddiqie Keliru Minta Istana Turun Tangan terkait Rizieq Shihab

0
259

Jakarta, kastra.co – Anggota DPD RI, Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam sebuah wawancara dengan salah satu media online berpandangan bahwa Istana Kepresidenan harus turun tangan mengatasi Habib Rizieq Shihab, yang masalahnya berlarut-larut karena perlakuan kekuasaan yang salah, sebab dihadapi dengan “ideologi” dan “teologi” permusuhan dan kebencian.

“Intinya, ini kan harus ada penyelesaian. Ini kan akibat polarisasi politik pascapilpres dan pascapilgub (DKI) yang belum selesai,” demikian Prof Jimly mengawali pandangannya dalam wawancara kemarin.

Dalam perbincangan itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini bicara tentang politik identitas yang diwarnai rasial, SARA, yang di Amerika Serikat telah menewaskan George Floyd. Bagi Prof Jimly, hal itu kejadian dahsyat.

Menanggapi pendapat Senator tersebut, Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyatakan bahwa pandangan
Prof. Jimly jelas tidak obyektif, bahkan bisa memperuncing keadaan politik pasca Rizieq Shihab kembali ke tanah air

“Pandangan Jimly tidak obyektif terutama pendapatnya bahwa masalah Rizieq Shihab berlarut-larut, karena perlakuan kekuasaan yang salah sebab dihadapi dengan ideologi dan teologi permusuhan dan kebencian, akibat polarisasi politik pasca Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilpres, yang belum selesai,” kata Petrus.

Padahal, jelas Petrus, fakta di lapangan berbeda, buktinya pasca pilkada DKI hingga proses hukum terhadap Ahok selesai pihak yang kalah dalam pilkada DKI dan kalah perkara, menerima dan tidak menuntut apa apa lagi bahkan menyatu dalam upaya bersama membangun Jakarta. 

“Begitu juga dalam Pilpres 2019, pihak yang kalah menyatu bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, untuk sama-sama membangun bangsa ini, lalu masyarakat yang mana yang dimaksud Prof. Jimly, masih terpolarisasi dan belum terselesaikan serta apa masalahnya,” terang Petrus.

lebih lanjut Petrus menyatakan bahwa permintaan Prof. Jimly, agar Istana Kepresidenan harus turun tangan, mengatasi Habib Rizieq Shihab, karena ada perlakuan kekuasaan yang salah, ini ada benarnya, sepanjang dimaknai perlakuan kekuasaan yang salah itu adalah aparat Penegak Hukum terlihat setengah hati dan gamang ketika menghadapi Rizieq Shihab dan belasan Laporan Masyarakat di Bareskrim Polri dll.

PROF. JIMLY TIDAK REALISTIS

Terhadap pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa Pemerintah menghadapi Rizieq Shihab, dengan ideologi dan teologi permusuhan dan kebencian, bukan merukunkan dan mendamaikan, serta menuntut harus ada penyelesaian, akibat polarisasi politik pasca pilpres dan pasca pilgub DKI Jakarta, yang belum selesai.

“Pandangan ini juga tidak benar, terutama terhadap tuduhan pemerintah menghadapi Rizieq Shihab dengan ideologi dan teologi permusuhan dan kebencian, tidak merukunkan dan mendamaikan. Bukankah yang terjadi selama ini kebalikannya, sebagaimana terbukti dari adanya belasan Laporan Masyarakat di Kepolisian,” papar Advokat senior ini.

Petrus mengatakan, Prof. Jimly Asshiddiqie telah berpaling dari realitas dimana rekaman video berisi ucapan dan perkataan yang diduga dari Rizieq Shihab dengan konten dan/atau narasi yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, bukan merukunkan dan mendamaikan, beredar secara masif, sebagaimana terbukti dari belasan Laporan Masyarakat tentang intoleransi, ujaran kebencian, penodaan agama dll. sejak tahun 2015 s/d sekarang, berlarut-larut penanganannya.

“Kemudian pandangannya soal  polarisasi politik pasca Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilpres yang belum selesai dan harus ada penyelesaian, ini juga tidak jelas arahnya. Karena fakta di lapangan yang notoire feiten, adalah posisi Rizieq Shihab dengan belasan kasus yang masih antri menuntut penyelesaian melalui proses hukum, yaitu buka penyelidikan dan penyidikan atas belasan Laporan Polisi terhadap Rizieq Shihab termasuk buka kembali penyidikan dua kasus yang sudah di SP3, jika memang Polisi telah menemukan tambahan bukti”.

IDEOLOGI DAN TEOLOGI PERMUSUHAN PUNYA SIAPA

Prof. Jimly Asshiddiqie, kata Petrus, harus memperjelas siapa di dalam pemerintahan yang dia maksud menggunakan ideologi dan teologi permusuhan dan kebencian, siapa yang punya ideologi dan teologi yang demikian itu. Karena yang dipahami publik selama ini ideologi kita hanya 1 (satu) yaitu Pancasila. 

“Sementara  Rizieq Shihab dalam sikap dan tutur katanya di dalam beberapa forum terbuka senantiasa membangun rasa permusuhan dan kebencian dengan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang mengandung kebencian dan permusuhan antar kelompok warga, termasuk selama berada di Arab Saudi. Apakah ini yang dimaksud oleh Prof. Jimly,” ungkapnya.

“Bahwa pemerintah gamang dan membiarkan perilaku Rizieq Shihab yang diduga sebagai menyebar permusuhan dan kebencian hingga saat ini, iya dan ini faktual,” jelasnya.

Malahan, lanjut Petrus, akibat sikap gamang pemerintah membiarkan kasus-kasus hukum Rizieq Shihab mengambang, maka kita sepakat bahwa itu sebagai  perlakuan kekuasaan yang salah, termasuk terhadap kasus dimana Rizieq Shihab sudah jadi tersangka Penodaan Lambang Negara dan kasus Pornografi, tetapi di SP3-kan.

“Sementara belasan Laporan Masyarakat yang mandeg, seharusnya direspon Presiden Jokowi dengan perintahkan KAPOLRI menindaklanjuti semua Laporan Masyarakat sejak akhir tahun 2015 s/d tahun 2016, yang hingga kini diulur-ulur penanganannya, ada diskriminasi dan pilih kasih penanganan, di SP3 dll. sehingga pendekatannya menjadi pendekatan kekuasaan yang salah,” tutup Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila ini. (CBN)