Curhat Bunda Puan

0
327

Oleh: Lexy Armanjaya (Kader SiBMI, Jakarta)

Kastra.co – Jangan bilang lantai licin, kalau kaki tidak pandai menari. Ini Pribahasa Melayu. Bahasa kiasan orang Minang. Nampaknya sederhana, tapi maknanya dalam. Sedalam curhat Puan Maharani. Begini. Semoga Sumatera Barat (Sumbar) menjadi Provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.

Akibatnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni, mengembalikan surat dukungan PDI-P. Pasangan ini maju bermodalkan 20 kursi dari koalisi Demokrat dan PAN. Keduanya tidak jadi menerima dukungan 3 kursi dari PDI-P karena merasa ada tekanan dari tokoh dan masyarakat sumbar. PDI Perjuangan Sumbar pun tak ikut gelaran pilgub Sumbar pada 9 desember 2020 (Detik, 6/9).

Selalu Kalah


Mungkin Puan benar sebagai seorang wanita. Suka curhat dan baperan. Benar pula dalam konteks budaya minang yang matrilineal. Tetapi tidak bagi seorang pejabat publik (public figure), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Lembaga negara terhormat. Tempat para negarawan menyanyikan lagu-lagu idealisme, bukan ruang mengadu rasa. Tetapi mengapa Bunda Puan curhat?

Dalam Tambo Minangkabau (Edwar Djamaris, 1991), Minangkabau disebutkan berasal dari kata manang (menang) dan kabau (kerbau). Artinya kerbau yang menang. Alkisah, kerajaan Pagaruyung yang didirikan pada tahun 1347 mendapat agresi militer dari kerajaan Jawa-Majapahit pada tahun 1409.

Untuk mencegah pertempuran, penasehat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Usulan tersebut disetujui pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kisah tambo (hikayat/babad) ini juga dijumpai dalam hikayat raja-raja Pasai.

Namun kemenangan kerbau historis-etimologis itu tidak pernah terulang pada partai berlogo banteng dalam berbagai pertarungan politik di tanah minang. Itu benar-benar tambo, bukan kisah pergulatan banteng atau kerbau Indonesia merdeka. PDI Perjuangan ketika masih bernama PDI selalu kalah dari pemilu tahun 1977 sampai 1999. Pemilu selama masa reformasi juga kalah. Puncak kesuksesan PDI-P hanya pada pemilu 1999 dengan 5 kursi. Itu pun berada di urutan keempat setelah Golkar, PAN dan PPP.

Yang selalu menjadi pemenang di tanah minang dari 1977 sampai tahun 2004 adalah Golkar. Sementara dalam pemilu legislative selanjutnya menang itu bergantian. Demokrat (2009), Golkar (2014) dan Gerindra (2019). Demikian juga dalam pemilihan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 dan 2019 yang diusung PDI-P. Selalu kalah.

Tetapi kalah itu tidak hina. Kalah juga bukan kiamat. Kalah ya kalah. Menang ya menang. Terima kekalahan dengan lapang dada. Ketika partai lain bisa menang di tanah minang, Mungkin PDI-P lupa minum susu kerbau (dadiah). Minuman favorit tanah minang yang difermentasi secara alami di dalam buluh atau ruas batang bambu. Minumlah. Itu vitamin perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan di tanah minang. Tetapi jika tetap kalah juga nantinya, hukum Pygmalion mengajarkan untuk selalu melihat dari sisi positif. Mungkin tanah Minang bukan lahan yang subur bagi PDI-P untuk memanen suara. Masih banyak wilayah Indonesia lainnya.

Jangan Kerdil


Tetapi tanah minang itu wilayah NKRI. Tempat yang legal untuk semua suku, agama, dan ras. Semua partai ada di sana. Asas dan ciri partai apapun di NKRI ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (vide Pasal 9 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik). Sehingga perlu ditegaskan, Pancasila bukan PDI-P. Pun PDI-P bukan Pancasila. Pancasila milik semua partai dan kita semua yang mengibarkan bendera merah putih serta mengakui Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mianggas sampai pulau Rote. Titik.

Pancasila tidak boleh dikerdilkan dengan urusan menang atau kalah dalam pemilu. Kalah kurang pancasilais dan menang berarti Pancasilais. Hah? Bukan, bukan seperti itu. Bunda Puan hanya baper. Karena Pancasila itu soal acuan dalam berpikir/bernalar (logis, kritis, kreatif), soal cara bertindak-berelasi (etis, adil, jujur, beradab, sesuai norma), dan cara bertutur (baik, benar, santun dan lainnya).

Harus diakui bahwa curhat Bunda Puan, bukan narasi persatuan yang memikirkan nasib negara bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini narasi per-sate-an (istilah Muhammad Hatta) di lidi bumi katulistiwa yang dapat memecah belah. Karena itu, menyebut tanah minang kurang pancasilais hanya karena PDI-P selalu kalah adalah curhat personal yang kurang pantas dari seorang pejabat negara bernama Puan Maharani di ruang publik.

Padahal fakta kekalahan adalah resep mujarab untuk introspeksi diri dan melakukan evaluasi. Pasti ada yang salah dengan strategi partai. Tidak perlu mencari kambing hitam, sebagaimana pribahasa melayu di atas. Tetapi jika dibutuhkan untuk keperluan ritual, kambing hitam itu ada di peternakan desa Bugbug, Karangasem, Bali. Pergilah ke sana.

Tetapi Bunda Puan perlu diapresiasi jika curhatnya seperti pisau bermata dua. Satu sisi galau dengan kekalahan PDI-P. Sisi lainnya sedang meminta pemerintah untuk “memukul” aliran atau kelompok yang memang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tetapi baiknya, diungkapkan secara jujur ke publik atau bisik ke Presiden untuk mengambil langkah tepat dan terukur.

Bertindaklah


Jika ada bibit sebagaimana Dewan Banteng (1956) atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang didirikan oleh Letkol Ahmad Husein pada tahun 1958, atau Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang sudah dilarang sejak tahun 2007 dan berbagai aliran lainnya (radikalisme, komunisme) muncul kembali di tanah Minang, ini saat yang tepat untuk bertindak. Karena PDI-P sedang berkuasa. Tunjukkan bahwa kekuasaan itu ada walau tidak boleh sewenang-wenang sebagaimana mengatur dinasti kekuasaan.

Karena itu, instansi vertikal (Kepolisian, Kejaksaan, TNI) dan Pemda perlu diarahkan untuk bekerja sama mengawasi, membina atau menumpaskan sesuatu/ seseorang/kelompok yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini. Susun rencanamu dan tinggalkan jejak buat republik tercinta ini.

Akhiruluhkata, kekuasaan bukan untuk gagah-gagahan dan prestise. Hukum pun tidak boleh berhenti sebagai norma di atas kertas. Karena kejahatan atau penjahat harus dihukum jika ada, tetapi jangan diada-adakan sebagai penjahat atau pelanggar hukum, jika hukum mengatakan tidak. Karena hukum bukan untuk mengancam dan menakut-nakuti tetapi untuk ditegakkan dengan benar. Namun, hanya Bunda Puan yang mengetahui persis semuanya. Apakah pernyataannya seperti pisau bermata dua atau benar-benar curhat karena selalu kalah di tanah minang.*