KASN Minta Bupati Manggarai Kasih Sanksi Heri Ngabut

0
9596

Ruteng, Kastra.co – Bakal Calon Wakil Bupati Manggarai yang berstatus ASN, Heribertus Ngabut, SH terancam mendapat sanksi dari atasannya Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, SH.MH atas pelanggaran yang dilakukannya.

Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ngabut dinyatakan bersalah dan melanggar netralitas ASN karena telah mendaftarkan diri ke partai politik PDIP, PKB, Golkar, Gerindera dan Hanura sebagai bakal calon Wakil Bupati.

Selain itu Ngabut juga terbukti melakukan sosialisasi politik atau mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati pada Pilkada Manggarai 2020 yang berpasangan dengan Heribertus Nabit (Heri – Heri).

Dalam rekomendasi tersebut KASN telah mengumpulkan beberapa bukti dan fakta serta surat pengantar dari Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Nomor: 300/Bawaslu Mgr/II/2020 dan berdasarkan formulir temuan Nomor: 01/TM/PB/Kab. Manggarai/19.08/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 atas pelanggaran yang dilakukan Kepala Kesbangpol itu.

Berikut isi surat rekomendasi KASN yang salinannya diterima Redaksi Kastra.co, Jumat 14 Agustus 2020 malam.

Rekomendasi KASN bernomor R – 1144/KASN/4/2020 dan bersifat segera. Rekomendasi itu juga ditandatangani oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto.

Dasarnya adalah Pasal 30 UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No 42 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN.

“Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Manggarai dan penelusuran data serta informasi yang diperoleh KASN, maka Heribertus Ngabut, SH selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Manggarai yang sekarang menjadi bakal calon Wakil Bupati terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN” bunyi tulisan KASN.

Selain menyatakan Heribertus Ngabut bersalah, KASN juga memberikan rekomendasi kepada Bupati Manggarai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi kepada mantan Kasat Pol PP Kabupaten Manggarai itu sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN.

KASN berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti Bupati Manggarai dan melapor kembali pelaksanaannya selambat-lambatnya 14 hari.