SUARA KRITIS AKTOR INTELEKTUAL MELAWAN PEMERINTAH (POLITISI) ANTIKRITIK

0
5243

Oleh: Milin Kowa (Staf Pengajar di SMK Stella Maris Labuan Bajo)

Kastra.co – Rabu (01/07/2020) media Floresa memuat judul berita “Mengaku sering Bunuh Orang di Jakarta, Wakil Ketua DPRD Matim Ancam Habisi Mahasiswa yang Kritik Pemda”. Dalam judul berita ini diberitakan bahwa seorang mahasiswa dicaci maki dan diancam oleh wakil ketua DPRD Manggarai Timur.

Aksi caci maki dan ancaman ini dipicu oleh perdebatan di media sosial Facebook terkait masalah kebijakan pemerintah. Dalam tulisan ini penulis tidak membahas secara mendalam bagaimana kasus ini terjadi. Kasus ini hanyalah sebagai contoh bagaimana penulis melihat wajah pemerintah yang antikritik terhadap suara aktor intelektual.

Bagi penulis, fobia kritik bukanlah suatu masalah baru yang dijumpai saat ini. Fobia ini paling kentara muncul di era orde baru ketika presiden Soeharto melihat kritik sebagai sebuah bentuk ancaman terhadap pemerintah. Jadi antikritik di era demokrasi merupakan wajah baru dari pemerintahan orde baru.

Antara pemerintah, kebijakan dan pembangunan tidak terpisahkan satu sama lain. Membangun kehidupan masyarakat merupakan salah satu tugas utama dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin dipilih dan dipercayakan oleh rakyat. Oleh karena itu ia mempunyai tanggung jawab moril dan politik untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pembangunan yang dijalankannya mesti juga mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan dan bukannya asal membangun.

Hakikat dari pembangunan adalah untuk memanusiakan manusia. Akan tetapi dalam kenyataannya, keberadaan dan arti dari pembangunan itu sendiri telah direduksi oleh kelompok-kelompok kepentingan sebagai sarana untuk mengejar keuntungan. Akibatnya masyarakat semakin dimiskinkan bukan karena kurangnya pembangunan tapi karena jalan dan hasil dari pembangunan itu sendiri.

Buktinya masih banyak pembangunan yang belum memberikan dampak apa-apa bagi masyarakat dan bahkan jauh dari harapan.

Sloganisme Pembangunan

Cypri Jehan Paju Dale di dalam bukunya Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik mengatakan bahwa Kemiskinan di NTT adalah kemiskinan sistemik sebagai akibat langsung dari keterjajahan dan ekslusi dalam dan melalui pembangunan. Kemiskinan inilah yang menjadi dasar bagi proyek-proyek pembangunan baru atas nama pemberdayaan (Cypri Jehan Paju Dale: 2013, 273).

Atas nama pembangunan segala cara dilakukan tanpa memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Akibatnya masyarakat terpinggirkan dari maksud dan tujuan utama dari pembangunan.

Kesejahteraan rakyat adalah balutan janji yang diungkapkan pemerintah untuk meyakinkan rakyat akan tujuan dari pembangunan. Ungkapan seperti “demi rakyat”, “demi kesejahteraan rakyat” adalah bahasa slogan yang dipakai untuk meyakinkan rakyat akan tujuan mulia dari pembangunan.

Bahasa slogan ini tidak lain merupakan produk dari zaman orde baru. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah di zaman orde baru untuk memuluskan proyek pembangunan adalah dengan mengeluarkan dan mengumbarkan janji keberpihakkan pada masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya justru melenceng jauh. Janji tanpa bukti nyata adalah wajah sesungguhnya yang tampil di arena publik.

Praktik umbar janji atau sloganisme sampai sekarang tetap eksis. Pemimpin kebanyakan hanya mau membangun dan membangun. Alasan utama di balik semuanya adalah pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, ketika motivasi tersembunyi lebih berkuasa, kualitas dari pembangunan tidak lagi menjadi perhatian utama.

Lebih lagi perhatian pada hak-hak asasi manusia dan ekologi diabaikan dan bahkan disingkirkan dari motivasi utama pembangunan. Motivasi tersembunyi itu nampak dalam pengejaran keuntungan semaksimal mungkin, sehingga kesejahteraan rakyat tidak lagi menjadi prioritas utama.

Sasaran utama dari pembangunan adalah seharusnya masyarakat, akan tetapi yang dirasakan masyarakat hanyalah penderitaan. Pembangunan itu pada dasarnya baik dan hanya baik apabila masyarakat sungguh-sungguh merasakan keadilan dan dampaknya yang signifikan bagi kehidupan mereka.

Pembangunan yang baik mesti berbasis masyarakat, bersifat partisipatif dan ramah lingkungan. Oleh karena itu tujuan dari sebuah pembangunan mesti bisa membangun manusia seutuhnya karena pada hakikatnya pembangunan itu ada untuk masyarakat.

Kesejahteraan bersama dan keadilan harus menjadi pijakan, dasar, dan tujuan utama dari pembangunan, sehingga semua masyarakat akan betul-betul merasakannya.

Suara Kritis Aktor intelektual

Membangun kesadaran kritis adalah salah satu pilihan utama bagi masyarakat untuk mengkritisi situasi dan kebijakan pembangunan yang ada. Upaya penyadaran kritis akan membuka dan membuat masyarakat sadar akan hak dan posisinya dalam pembangunan.

Upaya penyadaran kritis sudah jauh diingatkan Antonio Gramsci dalam catatatan politiknya. Salah satunya sebagaimana dikutip L. Dedy Kristanto adalah gagasan untuk menumbuhkan kesadaran massa “kritis” untuk mengorganisir rakyat (L. Dedy Kristanto dalam Basis Sep-Okt 2013, hal 61).

Kesadaran kritis ini akan bergema apabila diinisiasi oleh aktor intelektual dalam masyarakat yang berani bersuara demi melawan kelompok berkuasa. Gema dari kesadaran kritis tidaklah terjadi dalam waktu yang singkat.

Ia butuh waktu yang panjang dan niat yang selalu pantang menyerah untuk bersuara. Mahasiswa, LSM, dan organisasi kemanusiaan lainnya adalah aktor intelektual utama dan penting yang mesti terus bersuara menentang dan mengkritisi kenyataan yang ada.

Keberadaan aktor intelektual sangatlah penting dalam mengorganisasi massa. Pengorganisasian massa ini bukan dalam bentuk kekerasan melainkan dalam bentuk penyadaran akan kenyataan yang sedang dihadapi.

Para aktor intelektual adalah suara-suara kritis yang akan selalu membangunkan masyarakat dari peninaboboan kekuasaan dalam wajah pembangunan dan kebijakan pemerintah yang penuh dengan ketimpangan. Oleh karena itu keberadaan mereka sangatlah penting dan vital dalam kehidupan masyarakat.

Penyadaran kritis yang dilakukan aktor intelektual memang tidak terluput dari ketegangan dan konflik dengan pemerintah. Konflik ini terjadi ketika keberadaan mereka dirasa menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri pemerintah sendiri.

Ketidaknyamanan ini muncul ketika para aktor intelektual dengan segala bukti yang ada menunjukkan kegagalan pemerintah kepada publik.

Kasus wakil DPRD yang mencaci maki dan mengancam mahasiswa adalah representasi dari wajah pemerintah yang anti kritik. Seharusnya DPRD yang adalah wakil rakyat mesti bisa dan sudah seharusnya bisa mendengar suara rakyat.

DPRD adalah wakil rakyat. Oleh karena itu sudah seharusnya mereka mewakili rakyat untuk menjadi pelayan dan penerus suara rakyat bukan bos.

Akan tetapi karena takut, pemerintah malah lebih memilih untuk lari dari koridor yang sebenarnya dan memilih untuk mengancam. Fobia kritik adalah sebuah usaha pengebiriran terhadap demokrasi. Di dalam demokrasi, mahasiswa (aktor intelektual) mempunyai ruang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan tidak benar jika dibatasi apalagi diancam.

Berhadapan dengan kenyataan ini, para aktor intelektual (mahasiswa) tidak boleh takut dan menyerah. Kunci dari suara kritis adalah para aktor intelektual. Justru matinya suara kritis akan membuat masyarakat selalu terlelap dalam ketidakberdayaan.

Masyarakat akan selalu mengamini segala kenyataan yang dihadapi walaupun hidup dalam ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi. Sikap diam dan kompromi terhadap ketidakadilan dan ketimpangan sosial akan membuat masyarakat selalu nyaman dengan penderitaan, sehingga masyarakat tidak bebas dan merdeka dari situasi keterjajahan terselubung.

Kita mesti sadar “kita tidak lagi hidup di jaman penjajahan. Kita sekarang hidup di jaman merdeka “di dalam era demokrasi”.

Demokrasi tanpa kritik adalah suatu bentuk pengebirian terhadap substansi demokrasi sebab salah satu substansi demokrasi menurut Hatta adalah mass protest atau sikap kritis masyarakat terhadap penguasa.

Oleh karena itu kini saatnya suara kirtis harus selalu bersuara dan tampil di ruang publik demi kebenaran dan keadilan. Suara kritis para aktor intelektual (mahasiswa) tidak boleh hanya bergema dalam tataran wacana, tetapi mesti bertransformasi menjadi elemen penekan pemerintah yang efektif.

Dengan demikian, kendati mendapat gempuran dari penguasa dalam pelbagai modus kekerasan, para aktor intelektual tetap setia pada janji idealisme untuk selalu konsisten memperjuangkan kebenaran.

Jangan jadikan lagi suara kritis sebagai musuh apalagi diancam dan dicaci maki. Suara kritis adalah sahabat yang selalu memperhatikan dan menyadarkan kinerja pemerintah. Selama pemimpin menjalankan kewajibannya untuk menyelenggarakan kehidupan yang sejahtera dan adil bagi masyarakat, selama itu pula rakyat akan memenuhi kewajibannya untuk patuh pada pemerintah.

Selama pembangunan dan kebijakan tidak berjalan semestinya, “suara kritis pun tidak akan pernah pensiun dan tidak akan pernah diam untuk bersuara”. Hidup mahasiswa. Hidup aktor intelektual!!