PSBB Tidak Efektif, GmnI Malang Minta Walikota Evaluasi PSBB di Kota Malang

0
179

MALANG, Kastra.co – Sampai bulan Mei ini belum ada penetapan yang jelas dari pemerintah terkait kapan berakhirnya Covid-19, dan belum ada satu lembaga penilitan yang menemukan vaksinya.

Situasi pandemi hanya bisa ditangani dengan kebijakan yang juga variatif, seperti halnya Kota Malang pada tanggal 17 mei 2020 telah memberlakukan PSBB yang di nilai pemerintah mampu mencegah Covid-19.

Banyak yang menilau PSBB di Kota Malang berjalan kurang efektif. Seperti halnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI Malang) yang menilai PSBB akan makin membuat rakyat menderita karena sasaran kebijakan yang diterapakan tidak memiliki subtansi yang kuat dan tidak mengarah pada suatu sasaran yang jelas.

Pada Rabu (20/5/2020) GmnI Malang telah melakukan kajian dengan tiga narasumber yang berpengalaman dalam hal menganalisis kebijakan yaitu : Ketua DRD Kota Malang I Made R. Kartika, Bawaslu Malang dan Mantan Ketua DPC GmnI Jember Rusmifahrizal Rustam, dan Nurudin Dosen UM serta Pengamat Sosial dan Hukum Nurrudin Hady. Dari hasil diskusi tersebut GmnI menilai PSBB tidak efektif dan membuat rakyat menderita.

Ketua GmnI Malang Kaitanus Angwarms menyatakan kebijakan PSBB tidak didukung dengan adanya suatu kebijakan yang menjawab kebtuhuhan rakyat.

“Jika ditinjau lebih jauh bulan ini adalah bulan suci ramdahan bagi umat Islam. Bagi saya apapun kebijakannya jangan sampai menyulitkan rakyat. Seharusnya pemerintah tetapkan PSBB harus lihat juga situasi sosial dan utamakan kebutuhan pokok rakyat apalagi bertepatan dengan bulan suci Ramahdan seperti ini. ” ujarnya.

Kaitanus menuntut janji Walikota Malang terkait adanya bantuan sosial secara merata di Kota Malang. Selain itu, dia harapkan agar pemerintah harus transparan dalam hal ini.

“Pak Wali kan sudah berjanji akan memberikan bantuan kepada rakyat dengan secara merata. Namun eksekusi sudah tepat sasaran belum? Kami di GmnI punya data terkait banyak warga dan mahasiswa yang belum tersentuh bantuan pemerintah” lanjutnya.

GmnI Malang meminta walikota Malang mengevaluasi kembali kebijakan PSBB, dan mengutamakan kebutuhan rakyat, agar apapun kebijakannya harus kolektif dalam mencegah covid 19.