GEMA DI DESA-DESA: DARI SEKADAR LITERASI MENUJU DISKURSUS

0
577

Oleh: Silvinus Nanggur (Pegiat Sosial dan Literasi)

Kastra.co – Sejak pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah dalam program bantuan akibat covid-19,  terutama bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sembako,  perhatian publik tertuju ke desa.  Masyarakat di desa pun ramai membahas seputar program bantuan pemerintah tersebut. Sosial media menjadi sarana yang lumrah dipakai untuk menyampaiakn aspirasi terutama kritik terhadap aplikasi kebijakan tersebut.

Gejala literasi yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat desa tentu harus dimaknai sebagai konsekuensi logis dari  tuntutan perubahan jaman dan dinamika kehidupan berdemokrasi. Sejatinya literasi merupakan tanda awal kebangkitan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dirinya terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. 

Menurut KBBI (versi daring) , literasi didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca atau kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Literasi sangat diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi.  Mengapa demikian? 

Literasi yang baik akan mengarahkan perhatian  diskursus. Diskursus adalah pertukaran ide; gagasan secara verbal; pengungkapan pemikiran secara formal dan teratur; wacana: cara mengorganisasi pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman yang berakar dari bahasa dan konteksnya yang nyata. Hal ini angat diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi. Mengapa demikian? 

Diskursus yang dihadirkan dalam diskusi menjadi forum awal yang diharapkan melahirkan gagasan-gagasan yang konstruktif bagi kemaslahatan publik.  Hal ini sesuai dengan pengertian diskusi sebagi pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah (KBBI daring).  Diskusi seperti apakah yang diharapkan akan melahirkan gagasan-gagasan konstruktif tersebut?

Pedang Bermata Dua

Berdasarkan analisis saya terhadap fenomena munculnya literasi tak terkendali dalam dalam kaitanya dengan polemik seputar bantuan penanganan dampak Covid-19 di desa-desa,ternyata memberi pengaruh positif, sebagai berikut.

Pertama,  kemudahan memperoleh informasi mendorong orang berlomba menjadi pewarta berita.  Hal ini memaksa orang untuk mencari referensi  sebagai dasar berpendapat,  sebagai bahan mentah yang akan diolah dalam praktek literasi. Hal ini secara tidak sadar membawa orang pada kebiasan baru yakni tumbuhnya minat membaca.

Kedua,  informasi yang valid dan bisa dipercaya menjadi bahan  pencerahan bagi masyarakat. Ketiga, lahirnya kelompok diskusi (terutama di sosial media seperti Facebook atau Whatsapp). Keempat,  berkat adanya informasi dan diskusi menyangkut aspirasi masyarakat desa dalam kanal -kanal tadi, secara tidak langsung membantu meringankan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terkesan mati suri di beberapa desa. Hal itu  terutama terkait kewajiban anggota BPD yaitu menyerap,  menampung,  menghimpun,  dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa”( pasal 63 huruf c,  UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Kelima,  akibat literasi yang terus hidup dan telah mengarah pada diskusi maka solidaritas sebagai peserta forum semakin kuat. Keenam,  prinsip check and balance benar-benar terlaksana. Ketujuh, solidaritas warga terdampak dan korban kemiskinan struktural semakin kuat. Hal ini tercermin dari setiap pemikiran yang berusaha memberi edukasi bagi satu sama lain,  dan memperjuangkan tuntutan yang sama terutama menyangkut hak-hak memperoleh perlakuan yang adil.

Akan tetapi,  di satu sisi saya juga melihat bahwa hal ini dapat menjadi petaka. Pertama,  kritik tidak pada tempatnya. Maksudnya adalah,  kritik itu tidak dikemas dalam wadah yang terorganisir misalnya komentar lepas dalam berbagai unggahan yang tercecer.   Hal itu dapat menjadi petaka apabila isi kritik hanya berupa luapan emosional semata.  Selain karena tidak produktif,  hal tersebut dapat memicu perdebatan panjang tanpa ujung. Kedua,  etika menyampaikan kritik tidak diperhatikan. Ketiga,  pemimpin anti kritik.  Tipe pemimpin seperti inilah yang kemudian bereaksi dengan mengeluarkan statement spontan dan menimbulkan semacam kesan bahwa apa yang dia sampaikan menentang atau menantang masyarakatnya sendiri.

Kempat, literasi menjadi sarana memojokkan pihak lain.  Hal ini bukan hal baru dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu sensasional yang berkaitan dengan peran seseorang seringkali menjadi senjata untuk menyudutkannya. 

Perlu Edukasi

Berdasarkan beberapa poin di atas,  saya menyatakan bahwa masyarakat kita perlu edukasi. Berikut ini adalah beberapa hal yang sekiranya dapat mereduksi dampak buruk aktivitas literasi tidak terkontrol ini. Pertama,  masyarakat harus memahami apa esensi kritiknya.  Sehingga tidak asal bicara.  Apa yang dikritisi, harus jelas.  Supaya tidak ada kesalahpahaman.

Kedua, menyampaikan kritik dengan cara yang dapat diterima oleh pihak yang dikritik. Sampaikan dengan santun.  Ketiga,  kritik berdasarkan fakta dan data bukan karena dendam pribadi. 

Keempat,  aparatur pemerintahan (yang menjadi sasaran kritik utama) sebaiknya bersikap bijak dan tidak terbawa suasana.  Apalagi memperlihatkan emosi negatif di hadapan publik.  Kelima, sebelum mengkritik,  siapkan solusi alternarif yang kita tawarkan untuk masalah tersebut. Hal itu jauh lebih konstruktif daripada terus menyalahkan orang laIn. ***