TPDI : Ada Indikasi Konspirasi Antara Bupati dan Kepala BPN Matim

0
462

Kastra.co – Bupati Manggarai Timur Agas Andreas (Bupati Agas), Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai Timur dan PT. Istindo Mitra Manggarai (PT. IMM) dan PT. Singa Merah (PT. SM) patut diduga terjerat “konspirasi” untuk memuluskan rencana pendirian Usaha Tambang dan Pabrik Semen di Kampung Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/5/2020).

Menurut Petrus, Bupati Agas dan Kepala Kantor BPN Manggarai Timur diduga berkonspirasi dengan PT. SM dan PT. IMM.

“Karena hingga saat ini, baik Rekomendasi BPN Kabupaten Matim maupun Izin Lokasi Bupati Agas masih misterius, tidak diumumkan secara terbuka kepada publik, padahal menyangkut Izin Lokasi lahan 505 Ha milik warga Kampung Luwuk dan Lingko Lolok yang menjadi obyek Izin Lokasi,” ungkapnya.

“Sebagai warga dengan jumlah yang banyak, berasal dari  2 (dua) Kampung, dengan luas tanah 505 Ha, yang menjadi obyek Izin Lokasi, maka Pemda dan PR. SM dan PT. IMM wajib lakukan konsultasi publik terlebih dahulu secara fair, agar warga benar-benar paham akan hak dan kewajiban beserta dampak buruk yang bakal terjadi, sebelum Rekomendasi dan Izin Lokasi dikeluarkan,” lanjut advokat senior ini.

Padahal, kata Petrus, Bupati Agas dan Kepala Kantor BPN Matim telah terikat kepada sumpah jabatan untuk menjalankan hukum, termasuk menjalankan prinsip “penghormatan terhadap hak atas tanah”.

“Karena hak atas tanah selalu melekat martabat manusia dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang wajib dilindungi dan dihormati”.

Dugaan Maladministrasi dan KKN

Petrus menambahkan, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, menuntut Bupati Agas dan Kepala Kantor BPN Matim harus transparan dan tidak boleh terjebak dalam relasi yang tidak sehat dengan PT. SM dan PT. IMM, yaitu  tertutup untuk sesuatu yang memerlukan peran partisipasi publik, karena disini menyangkut kontrol publik atas kepentingan publik yang lebih besar yang harus diselamatkan.

“Apalagi sudah tercium aroma maladministrasi dalam Rekomendasi dan Izin Lokasi yang sudah diberikan. Ini pertanda adanya sebuah relasi yang tidak sehat bahkan diduga ada “konspirasi jahat”, yang sedang berjudi mempermainkan nasib rakyat petani miskin, mengatasnamakan tambang untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar dia.

Untuk diketahui, akhir-akhir ini gerakan masyarakat yang bertekad Menolak Tambang di Matim, melakukan perlawanan, melalui PETISI TOLAK TAMBANG, menolak Tambang dan Pabrik Semen yang hendak dibangun di Desa Satar Punda. Para Penandatangan Petisi, adalah tokoh-tokoh lintas profesi (Wartawan, Aktivis, Politisi, Dosen, Mahasiswa, Advokat, Pengusaha dll) yang peduli terhadap ekosistem lingkungan dan ekowisata di Manggarai dan NTT. 

“Kelompok Petisi Tolak Tambang diharapkan memperluas Gerakan Advokasi, tidak hanya PETISI TOLAK TAMBANG, dengan fokus tuntutan “batalkan Izin Lokasi” akan tetapi mencadangkan langkah lain berupa melaporkan dugaan pemalsuan dokumen terkait Izin Lokasi ke Bareskrim Mabes Polri, KKN ke KPK dan “malaadministrasi” ke OMBUDSMAN RI,” harap Petrus. (CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here