Aktivis dalam Pusaran Kekuasaan

0
333

Kastra.co – Suatu senja saya dikagetkan pertanyaan rekan saya, Tedeus “Apa yang kau pikirkan Max?”. Pertanyaan ini mengingatkan saya pada suatu diskusi di tahun lalu. Saat itu, saya berdiskusi dengan beberapa senior di kampus tentang perubahan status STKIP Santo Paulus Ruteng menjadi Universitas. Dalam diskusi itu, salah satu yang menarik adalah perlunya progam (prodi) studi Ilmu Sosial dan Politik di Universitas St. Paulus.

Ide yang muncul dari salah satu mahasiswa tersebut menarik didiskusikan karena manusia adalah zoon politicon. Apalagi jika kita mempelajari kecenderungan orang manggarai yang merasa ‘pintar’ berpolitik. Padahal dia belum tentu pernah belajar atau memahami ilmu-ilmu atau teori-teori politik. Inilah salah satu alasan, kenapa prodi itu sangat urgent. Kehidupan berpolitik di Manggarai Raya perlu dibekali oleh teori-teori politik sehingga mencerdaskan masyarakat. Pendidikan politik harus dilakukan dengan basis ilmu pengetahuan dan pandangan yang membangun. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan pengaruh positif sehingga mampu mewujudkan demokrasi yang sehat.

Namun, itu hanyalah impian jika lulusan dari prodi ilmu sosial dan politik itu menguasai ilmu dan menerapkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang terjadi hari ini adalah sebaliknya. Banyak orang yang mengklaim diri sebagai orang yang pandai berpolitik. Tak hanya itu, orang-orang ini memperkenalkan diri sebagai aktivis pro rakyat. Mereka dengan gagah dan percaya diri mengklaim diri sebagai aktivis. Meskipun kita tahu dia tidak tahu apa definisi dari aktivis.

Terjebak?

Pengklaiman diri sebagai seorang aktivis seperti itu bagi saya memalukan. Paradoks. Mengaku sebagai aktivis tetapi tak kuat menghadapi kekuasaan. Itu adalah tanda bahwa ia tidak mandiri, tidak punya pedoman dan tidak punya fondasi berpikir yang kokoh. Karena itu, ia gampang jatuh (bukan terjebak) karena tawaran kemapanan dan kerapuhan pengetahuan. Harusnya ia hadir sebagai agent of Change dan agent of control, bukan sebagai penjilat.

Pentingnya kehadiran prodi ilmu sosial dan politik adalah salah satunya untuk menggeser keberadaan orang-orang tak bermutu yang mengklaim diri sebagai aktivis tapi merusak demokrasi. Situasi politik hari ini tentu saja banyak melahirkan diskursus akademik tentang situasi dan manfaat ilmu politik bagi kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut pandang akademis. Dengan syarat bahwa yang diperlukan adalah kemerdekaan berpikir sehingga mampu menstimulasi perubahan sosial dan ekonomi.

Kita tidak membutuhkan orang-orang yang miskin gagasan dan terobosan. Akhir-akhir ini muncul keprihatinan terhadap perilaku oknum yang menganggap diri mereka sebagai aktivis. Mirisnya, mereka menjadi ‘pembela’ penguasa. Pengakuan sebagai aktivis tidak diselaraskan dengan sikap dan perilaku yang memperlihatkan diri sebagai aktivis.

Salah satu contoh saya saksikan melalui media sosial. Ada salah seorang di media sosial Facebook sering menganggap dirinya sebagai sang aktivis kritis dan mahir berorasi. Hal ini dapat dilihat melalui postingannya zaman kuliah.

Ia dengan percaya diri memperlihatkan foto memegang toa lalu mengklaim diri seperti “AYAM JANTAN”. Namun kenyataannya terlihat nyaris seperti ayam penyakit dalam genggaman kekuasaan, yang minim gagasan, dan minim kemampuan bernarasi layaknya eks akademisi.

Tak hanya itu, oknum seperti ini menjelma menjadi pelaku utama penerapan Oligarki oleh rezim yang sedang memimpin dan hal ini dianggap layak untuk dipertahankan. Oknum-oknum ini pada waktunya akan menjadi sampah di tengah masyarakat dan dapat menimbulkan reputasi buruk bagi para aktivis.

Kembali ke ide awal tulisan ini, penulis berharap di Manggarai ada salah satu perguruan tinggi yang membuka program studi ilmu sosial dan politik. Tujuannya agar muda-mudi lulusan ilmu politik ini dapat magang di pedesaan dan mendampingi para calon kepala desa, bahkan calon Bupati. Tugasnya yakni memenangkan kandidatnya tanpa money politik.

Cita-cita Politik

Pengertian kata politik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos yang berarti dari atau untuk warga negara tidak lagi signifikan dengan kondisi saat ini setelah para politisi mencemari demokrasi pada pilpres dan pileg serentak yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Politik menurut teori klasik adalah usaha yang ditempuh warga negara menuju kebaikan bersama. Namun definisi itu tidak tercapai dalam kehidupan berpolitik kita. Politik hari ini lebih banyak menonjolkan budaya transaksional yang lebih mengedepankan jumlah pecahan rupiah dibandingkan kualitas dan kemampuan para calon pemimpin. Sebuah sistem yang pada akhirnya hanya berbicara kue bagi orang orang yang praktis dan pragmatis seperti si ayam jantan dalam ulasan pada paragraf sebelumnya.

Sementara, politik menurut Max Weber adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara atau kelembagaan, nyatanya untuk kepentingan korporasi. Jadi, memang sebaiknya politik diterjemahkan ulang dengan menyesuaikan ruang dan waktu dimana kita berada.

Keberadaan Prodi Ilmu Politik di kampus yang terletak di jantung ibukota kabupaten Manggarai tersebut, nantinya akan sangat membantu masyarakat dan generasi penerus dalam membangun iklim politik yang positif karena berbasis teori atau gagasan yang pro rakyat.

Jika suatu waktu ide ini dapat terwujud, maka akan banyak mahasiswa yang ngopi (ngobrol pintar) sambil diskusi tentang perubahan, ilmu politik, situasi daerah maupun situasi nasional. Selain itu, tempat tersebut diharapkan benar-benar dapat menjadi ruang diskusi formal untuk melahirkan gagasan-gagasan besar dan kreatif untuk membangun daerah. Di tempat seperti ini pun generasi muda dapat berdiskusi dengan para pakar di bidangnya. Dengan demikian, akan lahir para aktivis maupun politisi yang berkualitas, berdaya saing, dan mengutamakan kemanusiaan dibanding sibuk mementingkan diri lalu bertindak dan berpikir seperti seekor ayam.

Penulis: Max.