PT Hutama Karya Belum Bayar Utang 11 Miliar ke Pengusaha Ini

0
452

KASTRA.CO, Jakarta – Seorang pengusaha bernama Nathaniel Tanaya menyebut PT Hutama Karya (Persero) berutang padanya senilai Rp 11 miliar. Utang ini kata Nathaniel merupakan utang yang belum dibayarkan dari penerbitan surat utang berbentuk medium term note (MTN) yang diterbitkan Hutama Karya pada 1996.

“Saya sudah berusaha menagih, tapi selalu ditolak. Lho dia yang buat, dia yang terbitkan utang tapi kok ngga mau bayar,” kata Nathaniel saat mengelar konferensi pers di Kopi Tenong, Jakarta Selatan, Senin 7 Januari 2019 lalu dikutip dari Tempo.

Nathaniel menjelaskan bahwa dia membeli MTN tersebut lewat sekuritas yang diterbitkan oleh PT Bank Sejahtera Umum sebagai bank penjamin. Ia mengatakan, saat itu, dirinya membeli MTN sebanyak 11 lembar lewat pasar negosiasi. Adapun denominasi surat utang per lembarnya mencapai Rp 1 miliar.

Menurut pria yang mengaku pernah aktif di pasar modal ini, ia sudah pernah mengajukan gugatan perkara piutang tersebut melalui pengadilan tetapi hasilnya selalu mengambang. Ia menuturkan dirinya pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2001 dan 2017 lewat Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Nathaniel menuturkan, Hutama Karya selalu menolak membayar karena utang tersebut bukan tanggung jawab perusahaan. Menurut Hutama Karya, utang itu adalah tanggung jawab personal dalam hal ini ini mantan Direktur Utama Hutama Karya, Tjokorda Raka Sukawati.

Lho kok lucu, dia yang mengeluarkan utang orang lain yang diminta bayar,” kata dia.

Kuasa Hukum Nathaniel, Hipatios Wirawan menyampaikan seharusnya PT. Hutama Karya tidak menyalahkan pribadi tertentu karena koorporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Korporasi berbadan hukum dan bukan berbadan hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana,” tegas Hipatios di Jakarta, Kamis (12/03/2020)

Ia menambahkan, perseorangan sepanjang melakukan perbuatan atas kebijakan korporasi maka tak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

“Namun, hanya korporasi yang dapat dikenakan sanksi,” sambung dia.

Sebelumnya, Manajer Komunikasi Korporat Hutama Karya Alfa Haga mengatakan kasus itu merupakan kasus murni penyalahgunaan wewenang dari oknum terkait yang berujung pada tercemarnya nama baik Hutama Karya. Karena itu, MTN itu batal dan tidak berlaku menurut hukum.

“Serta para oknum itu bertanggung jawab penuh atas risiko dan akibat hukum MTN yang telah dibatalkan tersebut,” kata Alfa ketika dihubungi Tempo, beberapa tahun lalu. (CBN)