Keluar dari Zona Nyaman untuk Perubahan Manggarai

0
1219

Kastra.co – “Pilkada Manggarai kali ini, ite dukung siapa?” Kata seorang teman kepada saya dalam sebuah percakapan di Whatsapp. Gila, lama tak kontak secara pribadi, si teman langsung todong saya dengan pertanyaan yang sensitif. Tapi ya, karena kami bermental aktivis, kalimat yang keluar memang langsung lepas tanpa sok diplomatis. Saya menjawab, “kraeng mestinya sudah tahu lah, arah saya H2N!” Sebagai generasi muda yang besar di tahun 2000-an, kuliah di awal 2010-an, lalu balik ke Manggarai usai merantau, Manggarai memang tidak ada perubahan yang besar. Kata teman kami dalam sebuah obrolan di grup percakapan Whatsapp, “Ole, nggo’o kaut kat Ruteng ho’o danong main.” Ruteng memang seperti itu terus dari dulu. Perkembangannya stagnan, semati corak berpikir pemimpinnya.

Entahlah, sering orang berteori panjang kali lebar tentang kemajuan suatu daerah, tapi apakah perkembangan kota dari sisi “penampakan” tidak berbicara apa adanya? Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruteng masuk kota terkotor di Indonesia. Saya tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang pemimpin bermulut busa membicarakan visi, kalau dari hal yang sederhana saja, ia kelimpungan. Memang, masyarakat kita banyak yang belum sadar, tetapi menyerahkan persoalan pada masyarakat semata adalah argumen pemimpin yang sedang putus asa. Sebagai sebuah ibu kota, Ruteng saja tidak mengalami perkembangan yang berarti, apalagi wilayah pedesaan lingkaran luarnya? Pemimpin kita masih sibuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dasar yang masih morat-marit juga. Apa yang ia pikirkan tentang tantangan global di abad XXI?

Bagi generasi muda, perkembangan daerah itu penting. Imajinasi tentang masa depan boleh saja liar, tetapi jika perkembangan daerah tidak menjadi wadah yang pas untuk menampungnya, muncul frustasi dalam alam bawah sadar. Dalam obrolan warung kopi kami di Ruteng, barangkali ini penyebab sekian generasi muda melakukan bunuh diri. Di media sosial mereka melihat dunia yang tumbuh dengan percepatan yang luar biasa, namun di dunia nyatanya mereka hanya dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang terbatas. Maka, tidak dapat dibenarkan jika fenomena bunuh diri sepenuhnya tanggungjawab korban atau keluarga. Dalam kaca mata yang lebih dalam, kita mesti bertanya, ada apa dengan situasi sosial kita. Terkait ini, pemimpin daerah kita tidak berbicara apa-apa. Seperti mayoritas penduduk Jakarta, mungkin mereka berpikir ini azab.

Saya sih berharap banyak pada penantang petahana dalam pilkada di Manggarai kali ini. Masyarakat harus berani mengoreksi struktur politik kita yang sebentar lagi akan semakin mengukuhkan siklus 20 tahunan. 10 tahun jadi wakil, si pemimpin tidak bikin terobosan besar dan kini ia tengah menuju 10 tahun menjadi Bupati dengan bayang-bayang program kerja yang bakal itu-itu saja. Masa kita lewatkan begitu saja “bus mogok” yang selalu berlalu-lalang tanpa arah yang jelas di depan mata kita? Masyarakat harus berani mengoreksi agar elit sadar bahwa jika kerja tidak benar, mereka bisa dihukum di periode berikutnya. Selama ini, masyarakat masih sangat patuh terhadap struktur politik kita. Muncul berbagai argumen, bahwa petahana tidak bisa dikalahkan. Kok bisa? Demokrasi ini punyanya elit, apa?

Dari dulu, sejak kecil, saya benci birokrasi. Lihat PNS malas berkeliaran di kantor, itu sudah biasa. Namun, ketika sudah besar, birokrasi tidak bisa dibenci, karena mereka lah ujung tombang eksekusi visi-misi-program pemimpin. Maka, sebelum berkelana membicarakan hal-hal besar, pemimpin yang baik mesti mengefisienkan birokrasinya terlebih dahulu. Ibu Risma di Surabaya adalah contoh pemimpin yang memangkas alur birokrasi yang tidak perlu dalam pelayanan di masyarakat. Saya melihat sosok itu dalam diri Pak Heri Ngabut. Beliau ini adalah bawahan petahana yang sekarang. Ketika dia memutuskan maju, itu berarti ada koreksi yang ia ingin bangun. Saya mencermati pendapatnya dan ia memang memiliki konsentrasi yang tinggi pada kompleksitas birokrasi.

Profil Heri Ngabut, Bakal Calon Wakil Bupati Manggarai

Jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Manggarai. Itu sudah cukup, apalagi dalam pertimbangan politiknya, ia dengan rendah hati memilih posisi calon wakil bupati. Dalam sebuah wawancara yang lain, saya tertegun dengan beberapa kalimat yang selalu ia ucapkan berkali-kali; apa kata rakyat, mengalir secara alami, dan taruhan akademik. Di tengah situasi mencalonkan diri, Pak Heri malah berbicara mengenai apa yang rakyat katakan. Jika rakyat mendukungnya, maka ia akan maju, jika tidak tentu ia akan mundur. Ini adalah ciri khas dari seorang pemimpin yang tahu betul bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dalam proses menjadi calon wakil Pak Heri Nabit pun, ia tidak terlihat menekan orang.

Baginya, politik itu mengalir, maka biarkan segala sesuatu berjalan secara alamiah. Ini adalah tipikal pemimpin yang tidak terikat pada tuntutan, sehingga ia bebas berpikir, bertutur, dan bertindak. Maka, bukan menjadi strateginya untuk melakukan lobi politik yang di luar dari prosedur yang sah. Politisi yang terikat pada sesuatu akan melacurkan diri pada kepentingan dan kepentingan itu kemudian akan membelenggunya. Tidak mudah menjadi seorang PNS yang memilih mundur dari jabatannya dan meletakkan segala kenyamanannya. Bagi sebagian orang, politik pilkada melawan petahana adalah spekulasi, namun bagi Pak Heri tidak. Politik adalah pelayanan dan keberadaannya sudah membuat masyarakat berpikir tentang adanya pilihan. Apakah masyarakat kita cukup sadar?

Terakhir, Pak Heri melihat proses politik ini sebagai taruhan akademik. Visi-misi-program adalah pertimbangan saintifik. Ini bukan tentang siapa dapat proyek apa. Kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan adalah 3 indikator indeks pembangunan manusia yang perlu didekati dengan cara yang tepat dan terukur. Tentu, ini mengoreksi kecenderungan pemimpin bertipe feodal alias malas yang berprinsip “asal anggaran terserap”. Bagi Pak Heri, 3 indikator tersebut perlu dilihat dari kaca mata ilmu pengetahuan dan potensi kearifan lokal Manggarai. Ia mengatakan bahwa ini semua adalah pertaruhan akademik dan dengan menyebut ‘pertaruhan’, itu berarti hanya ada baik dan buruk. Dalam pembedaan baik dan buruk, terbuka ruang di mana pemimpin mampu dikoreksi.

Namun, di atas itu semua, pemimpin yang baik menurut Pak Heri adalah pemimpin yang punya hati. Berbagai gelar dalam pangkat jabatan maupun akademis tidak mampu membuat orang menjadi solusi bagi masyarakat. Anda boleh saja bergelar Doktor hingga Professor, tetapi bila Anda tidak punya hati, apa gunanya. Menjadi pemimpin yang punya hati adalah menjadi pemimpin yang mau mendengarkan. Pak Heri dalam pengamatan saya adalah sosok yang mau menerima pendapat orang, termasuk kami dari generasi anak muda yang menginginkan perubahan. Saya berharap, kedua Pak Heri ini mampu mewakili semangat anak muda. Semoga!

Oleh : Tadeus