PMKRI Ruteng Kecam ASN yang Diduga Tidak Netral

0
527
Hery Mandela, Germas PMKRI Cabang Ruteng. (Foto : Ist.)

Ruteng, Kabarnusantara.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)  Santu Agustinus Cabang Ruteng mengecam keras kasus  Aparatur Sipil Negara yang diduga tidak Netral menjelang Pilkada Manggarai tahun 2020.

Germas PMKRI Cabang Ruteng,  Heri Mandela mengungkapkan bahwa dugaan ASN yang melakukan Intimidasi kepada bawahannya dan ASN lain yang diduga tidak netral telah mencedrai hakikat demokrasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum ASN kemarin itu telah mencedrai demokrasi. Itu sudah pasti, sebab tindakan mereka tidak sesuai dengan petunjuk demokrasi maupun regulasi”, kata Mandela.

Hery menyebutkan pilkada serentak dilaksanakan pada bulan September 2020 telah disbut dengan cara yang salah.

“Apa yang terjadi kemarin itu sangat disayangkan, karena telah mencetak sejarah buruk dalam kontestasi pilkada. Ingat bahwa demokrasi mengakui hak suara maupun hak bicara bagi setiap warga negara, jadi jangan sekali-sekali mencoba menentang apalagi hal tersebut merugikan warga negara lain”, kata Mandela.

Menurut Germas PMKRI Cabang Ruteng itu, persoalan ASN RSUD Ben Mboi Ruteng dan temuan 7 ASN oleh Bawaslu Manggarai yang diduga tidak netral merupakan bukti kegagalan dalam memahami dan menerapkan hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi dan lebih ironis lagi karena pelakunya adalah oknum Aparatur Sipil Negara.

“Ini bukti kegagalan dalam memahami dan menerapkan hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, apalagi pelakunya adalah oknum Aparatur Sipil Negara”, Ungkap Hery.

“Sangat tidak layak dipertontonkan kepada masyarakat, karena merupakan usaha untuk melacuri nilai-nilai demokrasi”, lanjut Mandela.

PMKRI Cabang Ruteng menduga bahwa hal ini dilakukan secara sengaja dan terencana oleh oknum – oknum yang rakus dan haus akan jabatan. Apalagi dibawah tekanan tertentu, yang mana kehilangan nalar kritis, berpola pikir kerdil, sehingga kemudian dipakai segala cara yang tidak layak.

Adapun landasan hukum tentang Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Selain itu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sip

Harapan dari aktivis PMKRI cabang Ruteng tersebut disampaikan lewat 5 poin pernyataan sikap sebagaimana yang diterima media Kabarnusantara.com antara lain;

1. Menghimbau seluruh masyarakat Manggarai dan Manggarai Barat agar tetap waspada serta sama-sama menolak dan mencegah politik sara, kampanye hitam, hoax, dan lain-lain yang dapat merusak proses Pilkada serentak tahun 2020.

2. Mendesak pihak berwenang (KPU dan Bawaslu) agar menangkap oknum – oknum Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti melanggar perintah undang-undang Pilkada serentak tahun 2020 untuk kemudian dapat ditindak secara tegas oleh lembaga yang berwenang.

3. Mengajak seluruh masyarakat Manggarai dan Manggarai Barat agar sama-sama merawat nilai-nilai demokrasi melalui berpolitik secara sehat dalam kontestasi Pilkada kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat tahun 2020.

4. Menghimbau seluruh masyarakat Manggarai dan Manggarai Barat agar segera melapor ke pihak yang berwenang manakala ada temuan-temuan aktivitas proses berpolitik yang tidak sesuai dengan petunjuk demokrasi.

5. Menghimbau kepada pihak berwenang (KPU dan Bawaslu) agar lebih represif dan utamakan langkah preventif dalam menyukseskan pilkada serentak 2020 di kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.

HM/WL