Polisi Pastikan Serius Sikapi Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Buton Tengah

0
1399
Foto: Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo/Tribun Manado

Kastra.co — Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo memastikan pihaknya serius menyikapi dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Samahuddin.

“Kita serius menyikapi nya, dan agar obyektif memang membutuhkan waktu untuk pendalaman normatif nya, saat ini kita sudah memeriksa beberapa saksi dan dokumen terkait,” ujar Kombes Pol Ibrahim saat dihubungi Kastra.co, Sabtu, (1/2).

Kombes Pol Ibrahim mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa memastikan serta menyimpulkan kasus ini karena masih mengumpulkan data-data terkait.

“Tetapi kita belum bisa memberikan kesimpulan sebelum semua data tersebut mempunyai akurasi dan memenuhi unsur pidana yang ada dan kita tetap melakukan pendalaman jadi statusnya masih lidik,” kata Kombes Pol Ibrahim.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) agar mengusut dugaan ijazah palsu dari Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Samahuddin. Penggunaan ijazah palsu adalah melanggar hukum dan harus dikenakan hukuman.

“Aparat hukum dan lembaga terkait harus segera memproses temuan masyarakat soal ijazah illegal,” kata Benny di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Ia menegaskan penggunaan ijazah palsu sangat tidak patut bagi seorang pejabat. Tindakan seperti itu mencerminkan seseorang yang tidak jujur. “Harus diproses,” tegas Benny.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Penasihat Peradi, Djonggi Simorangkir menggemukakan penggunaan Ijazah palsu sebagai sebuah tindak pidana. Tindakan itu juga bentuk pembohongan publik untuk meraih jabatan tertentu.

“Tidak patut seorang bupati melakukan seperti itu. Polisi harus segera mengusutnya,” ujar Djonggi.

Untuk diketahui, Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), periode 2017-2022 Samahuddin dilaporkan ke Polisi karena menggunakan ijazah ilegal dengan gelar Sarjana Ekonomi. Dia dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Buton Tengah di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Samahuddin dilaporkan ke Polda Sulsel karena diduga mendapatkan ijazah palsu di Makassar, Sulsel. Bupati Samahuddin terancam enam tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Dugaan ijazah ilegal ini pernah mencuat tiga tahun lalu, melalui gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buteng Mansur Amila MTP dan Saleh Ganiru. Mansur dan Saleh mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, terhadap Bupati Buteng terpilih Samahuddin.

Namun gugatan pasangan calon Bupati ini ditolak PTUN Kendari. Majelis hakim dalam putusan sela menilai bahwa gugatan sengketa pilkada bukan menjadi kompetensi PTUN Kendari.