Kasus Ijazah Palsu Bupati Buteng, Kampus Mangkir dari Panggilan Polisi

0
1258

Kastra.co – Kasus ijazah palsu dari Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Samahuddin masih dalam tahap penyelidikan oleh Polda Sulawesi Selatan.

Polisi telah memeriksa saksi-saksi dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Makassar. Sementara itu, pihak kampus telah dua kali mangkir dari panggilan polisi.

Pada panggilan kedua tanggal 9 Januari 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makasar (STIM LPI) kembali mangkir.

“Hari ini pihak kampus kembali mangkir,” kata penyidik yang menangani perkara ini.

Diketahui, Bupati Buton Tengah (Buteng) periode 2017-2022 Samahuddin dilaporkan ke Polisi karena menggunakan ijazah ilegal dengan gelar Sarjana Ekonomi.

Samahuddin dilaporkan oleh kelompok masyarakat Buton Tengah ke Polda Sulawesi Selatan pada Sabtu (30/11/2019). Ia dilaporkan karena menggunakan ijazah Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen – Makassar.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/439/XI/2019/SPKT POLDA SULSEL, Bupati Samahuddin terancam 6 tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Untuk diketahui, kabar ijazah ilegal ini pernah mencuat tiga tahun lalu, Mei 2017, melalui gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buteng nomor urut dua Ir Mansur Amila MTP dan Saleh Ganiru pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Buton Tengah saat itu.

Ir Mansur Amila MTP dan Saleh Ganiru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, terhadap Bupati Buteng terpilih Samahuddin.

Namun gugatan pasangan calon Bupati ini ditolak PTUN Kendari. Majelis hakim dalam putusan sela menilai bahwa gugatan sengketa pilkada bukan menjadi kompetensi PTUN Kendari.

Sementara itu, beredar dokumen berupa surat klarifikasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah IX.

Dalam surat klarifikasi ijazah tersebut, diketahui bahwa Samahuddin memulai kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen – Lembaga Pendidikan Indonesia Makasar (STIM-LPI Makasar) pada tahun 2003.

“Yang bersangkutan adalah mahasiswa pada STIM-LPI Makasar yang terdaftar pada tahun 2003 sebagai peserta didik baru,” demikian bunyi Surat tersebut.

Namun, dalam surat yang sama tertulis bahwa Bupati Buton Tengah Samahuddin itu belum menyelesaikan pendidikan sarjana sampai selesai.

“Riwayat status kuliah yang terlapor pada PD-DIKTI hanya 2005/ganjil dan 2006/ganjil dengan jumlah 34 SKS.”

Menurut kopertis wilayah IX, jumlah Sistem Kredit Semester tersebut belum memenuhi syarat menjadi sarjana sebagimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

“Hal ini tidak sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1 bagian d yang berbunyi; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS,” bunyi surat yang ditandatangani oleh Koordinator Kopertis wilayah IX, Prof. Dr. Ir. Hj. Andi Niartiningsih, MP, pada 20 Oktober 2016.

Klarifikasi dari Kopertis wilayah IX tersebut menanggapi permohonan klarifikasi ijazah yang diminta Masyarakat setempat.

Ijazah yang dilaporkan tersebut atas nama Samahuddin, lahir di Wambuloli, 1964 dengan program studi Manajemen jenjang program Strata satu (S1). Ijazah Sarjana Ekonomi tersebut ditandatangani oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik, Andi Nuryadin, S.E.,M.Si., dan Ketua Drs. A. Muh. Rum. Tajang, M.Si pada tanggal 15 April 2011.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) agar mengusut dugaan ijazah palsu dari Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Samahuddin.

Penggunaan ijazah palsu adalah melanggar hukum dan harus dikenakan hukuman.

“Aparat hukum dan lembaga terkait harus segera memproses temuan masyarakat soal ijazah illegal,” kata Benny di Jakarta, seperti dilansir Berita Satu, Selasa (10/12).

Ia menegaskan penggunaan ijazah palsu sangat tidak patut bagi seorang pejabat. Tindakan seperti itu mencerminkan seseorang yang tidak jujur.

“Harus diproses,” tegas Benny.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Penasihat Peradi, Djonggi Simorangkir menggemukakan penggunaan Ijazah palsu sebagai sebuah tindak pidana. Tindakan itu juga bentuk pembohongan publik untuk meraih jabatan tertentu.

“Tidak patut seorang bupati melakukan seperti itu. Polisi harus segera mengusutnya,” ujar Djonggi. (CBN)