Kopertis Wilayah IX : Samahuddin Belum Memenuhi Syarat Jadi Sarjana

Jakarta, Kastra.co – Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah IX memberikan klarifikasi terkait Ijazah Sarjana Ekonomi yang dimiliki Bupati Buton Tengah, Samahuddin.

Berdasarkan laporan data kemahasiswaan di Kopertis Wilayah IX, Samahuddin tercatat hanya mengikuti kuliah selama dua sementer atau 34 Sistem Kredit Semester (SKS).

“Riwayat status kuliah yang terlapor pada PD-DIKTI hanya 2005/ganjil dan 2006/ganjil dengan jumlah 34 SKS,” demikian penjelasan Kopertis Wilayah IX , dalam surat klarifikasi tanggal 26 Oktober 2016.

Surat Klarifikasi ijazah dari Kopertis Wilayah IX

Dalam surat klarifikasi ijazah tersebut, diketahui bahwa Samahuddin memulai kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen – Lembaga Pendidikan Indonesia Makasar (STIM-LPI Makasar) pada tahun 2003.

“Yang bersangkutan adalah mahasiswa pada STIM-LPI Makasar yang terdaftar pada tahun 2003 sebagai peserta didik baru,” demikian bunyi Surat tersebut.

Menurut kopertis wilayah IX, jumlah Sistem Kredit Semester tersebut belum memenuhi syarat menjadi sarjana sebagimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

“Hal ini tidak sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1 bagian d yang berbunyi; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS,” bunyi surat yang ditandatangani oleh Koordinator Kopertis wilayah IX, Prof. Dr. Ir. Hj.  Andi Niartiningsih, MP,  pada 20 Oktober 2016.

Klarifikasi dari Kopertis wilayah IX  tersebut menanggapi permohonan klarifikasi ijazah yang diminta Masyarakat setempat.

Ijazah Sarjana Ekonomi Bupati Buton Tengah Samahuddin

Untuk diketahui, beredar ijazah Bupati Buton Tengah Samahuddin yang diduga ilegal. Ijazah tersebut atas nama Samahuddin, lahir di Wambuloli, 1964 dengan program studi Manajemen jenjang program Strata satu (S1). Ijazah Sarjana Ekonomi tersebut ditandatangani oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik, Andi Nuryadin, S.E.,M.Si., dan Ketua Drs. A. Muh. Rum. Tajang, M.Si pada tanggal 15 April 2011.

Hasil penelusuran media ini di situs Dikti, tidak ditemukan data mahasiswa atas nama Samahuddin berdasarkan nomor yang tertera di ijazah.

“Data tidak ditemukan,” demikian hasil penelusuran nomor ijazah

Menurut Dewan Penasihat Peradi,
Dr. Djonggi Simorangkir, S.H.,M.H., penggunaan Ijazah palsu merupakan salah satu tindak pidana.

Dr. Liona Supriatna S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung menegaskan bahwa penggunaan Ijazah palsu jelas merupakan tindak pidana.

“Gak mungkin 34 sks jadi Sarjana. Palsu ijasahnya, pidana itu,” jawabnya singkat.

Selain berdampak pidana, penggunaan Ijazah Ilegal oleh seorang Bupati adalah bentuk pembohongan publik untuk meraih jabatan tertentu.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta aparat hukum dan lembaga terkait untuk segera memproses temuan masyarakat soal Ijazah Ilegal tersebut. (CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here