Menteri Johnny Paparkan Fokus Kerja 5 Tahun ke Depan

KASTRA.CO-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memaparkan program kerja Kementerian Kominfo selama 5 (lima) tahun ke depan, dimana ditekankan bahwa ada 2 prinsip utama di dalamnya yaitu Government Public Relation (GPR) dan infrastruktur digital.

“Pada prinsipnya kegiatan Kominfo dibagi dua. Pertama adalah Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dengan menjadi government public relation (GPR) yang menginformasikan kebijakan-kebijakan negara. Sementara kegiatan Kominfo lainnya terkait hal teknis, khususnya infrastruktur digital dan ekonomi digital,” papar Menkominfo Johnny saat menggelar jumpa pers perdana dengan tema “Kemenkominfo di Kabinet Indonesia Maju” di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menteri Johnny pun menambahkan, cyber security turut menjadi perhatian, di mana dibutuhkan konsolidasi bersama antar lembaga negara dalam mengatasi cybercrime.

“Bersama-sama dengan lembaga negara lainnya untuk memastikan menjadi cyber security dan cyber crime bisa diatasi. Kita berharap agar infrastruktur dan platform digital yang kita miliki bisa digunakan untuk kepentingan kemajuan bersama dalam menghadapi globalisasi.” tambahnya.

Sementara itu terkait penanganan hoaks, Menteri Kominfo akan terus menjalankan dua pendekatan yang telah dilakukan selama ini, yaitu pendekatan dari hulu dan hilir.

“Hoaks adalah racunnya demokrasi. Kita berusaha melakukan dari hulu ke hilir. Hulunya adalah dengan melakukan literasi digital yang membentuk kecerdasan perilaku. Sementara pada bagian hilir dilakukan tindakan seperti pemblokiran. Saya mengajak warga masyarakat untuk menggunakan platform digital dengan penuh kecerdasan. Bagiamana platform digital yang dimiliki tidak digunakan secara salah, digunakan lebih cerdas dengan tujuan untuk kemajuan bangsa,” ucap Menteri Johnny.

Isu lain yang menjadi perhatian Kominfo ke depannya adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Menteri Johnny meminta masyarakat turut berpartisipasi selama proses penyusunan UU tersebut, agar menghasilkan UU PDP yang berkualitas.

“Kominfo akan meneruskan proses pembahasan yang bermaksud untuk melindungi hak dan kewajiban warga. UU PDP ini tidak ada maksud untuk membatasi lalu lintas informasi terkait kebebasan berbicara. Saya ajak partisipasi masyarakat dari awal agar menciptakan UU yang berkualitas,” ajak Menteri Johnny.

Selain itu yang menjadi fokus Kominfo lainnya dalam 5 tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur. Selain pembangunan base transceiver station (BTS) di seluruh Indonesia, Kominfo akan mencari jalan dan program untuk mempercepat keterjangkauan informasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) Indonesia. 

“Dengan pembangunan infrastruktur, maka fokus infrastruktur digital dapat menjangkau rakyat kecil. Untuk saat ini Kominfo akan melanjutkan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan meningkatkan kapitalisasi startup. Kominfo siap menjadi regulator, memfasilitasi agar memudahkan mitra usaha, dan memberikan akselerasi agar ada percepatan pertumbuhan,” tambah Menteri Johnny.

Hal terakhir yang menjadi perhatian Kominfo adalah migrasi dari TV analog menuju TV digital. Menkominfo berharap Analog Switch Off (ASO) selambat-lambatnya dapat dilakukan pada tahun 2024.

“Akan berkomunikasi dengan TVRI untuk mempercepat proses pembentukan UU yang relevan. Bersama-sama menyelesaikan UU Penyiaran secapat mungkin, membuat satu roadmap agar Analog Switch Off selambat-lambatnya dilakukan 2024, dan sekarang melakukan simulcast di beberapa wilayah untuk peralihan analog ke digital,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here