Pernyataan Mahasiswa Manggarai Timur terhadap Pengrusakan Kawasan Hutan Lok Pahar

KASTRA.CO-Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 BAB 1 Pasal 1 Poin 9, Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Salah satu kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan Lok Pahar yang terletak di bagian selatan Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Saat ini kawasan hutan konservasi Lok Pahar sudah mengalami kerusakan parah diakibatkan diramba untuk dijadikan ladang oleh masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut.

Berangkat dari masalah ini Aliansi Mahasiswa Sambi Rampas dan Poco Ranaka Timur Malang yang dikoordinasi oleh Ilo Dharmomendesak Pemerintah Daerah (PEMDA) Manggarai Timur dan BKSDA Ruteng untuk menidaklajuti perihal kerusakan tersebut.

Tujuan agar pihak terkait dapat menangani kerusakan hutan sesuai dengan UU yang disebutkan di atas. Dengan demikian, hutan konsevasi tersebut tidak dirambah secara liar dan dialihfungsikan untuk berladang demi kepentingan pihak tertentu.

Kerusakan tersebut imbasnya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut seperti kekurangan air dan tanah longsor. Masalah kerusakan yang terjadi di hutan konservasi Lok Pahar salah satunya diakibatkan karena minimnya peran PEMDA Manggarai Timur dan BKSDA Ruteng dalam menangani kerusakan hutan tersebut. Oleh karena itu, pihak terkait perlu menangani masalah ini sesuai kinerja yang dimiliki.

Dihimpun dari salah satu media online tertanggal 27/01/19 yang menyoroti tentang kondisi Hutan Lok Pahar yang sungguh memprihatinkan.

Dari data yang diperoleh melalui jurnal Leonardus tahun 2019 mengungkapkan bahwa kawasan hutan Lok Pahar telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan lahan di kawasan hutan Lok Pahar sebagian besar dijadikan sebagai lahan pertanian yang ditanami tanaman kopi, jagung, dan ubi-ubian.
Dari pemberitaan media online lainnya diungkapkan telah terjadi krisis air di sana karena hutan yang telah ditebang dan dibakar.

Perlu dipahami bahwa kawasan hutan Lok Pahar adalah kawasan Hutan Konservasi. Dengan demikian, yang bertanggungjawab untuk menangani kawasan hutan tersebut adalah BKSDA Cabang II Ruteng. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.986/Menhut-II/2013 menetapkan TWA Ruteng Menjadi Kesatuan  Pengelolahan Hutan Konservasi (KPHK) Ruteng.

Kondisi Lok Pahar secara nyata mengalami kerusakan akibat perambahan seperti terjadinya penebangan dan pembakaran lahan yang kemudian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Krisis air yang terjadi terutama pada musim kemarau dan sejauh ini peran lembaga terkait belum maksimal serta terkesan adanya pembiaran terhadap para perambah.


Berikut merupakan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Sambi Rampas dan Poco Ranakan Timur Malang: 

1. Mendesak PEMDA MATIM untuk segera menangani kerusakan Hutan Konservasi yang berada di Lok Pahar sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan ( Pasal 7).

2. Mendesak BKSDA RUTENG untuk segera menangani hutan Lok Pahar sesuai dengan  amanat  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.P. 8/Menlhk/setjen/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, (pasal 15).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here