Perppu KPK Dapat Menggoyahkan Kepastian Hukum

KASTRA.CO, Jakarta – Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi kontroversi di masyarakat. Banyak yang mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tersebut.

Dilansir dari Okezone, Pengamat Hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa Perppu bukanlah pilihan yang utama dalam hal tersebut, karena ada pilihan lain yang lebih elegan.

“Ada pilihan yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan memaksa negara,” kata Suparji saat dihubungi wartawan, Senin (7/10/2019).

Ia menilai, dengan Perppu yang didesak agar dikeluarkan sekarang ini, maka konstruksi darurat akan jadi dipermudah. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan menjadi tradisi ketatanegaraan yang mengabaikan kepastian hukum.

“Karena undang-undang begitu cepat berubah. Mempertimbangkan hal tersebut maka sebaiknya tidak dikeluarkan Perppu,” sambungnya.

Ia menegaskan, justru yang perlu dilakukan saat ini adalah sosialisasi terhadap undang-undang KPK yang baru kepada publik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa revisi tidak bermaksud untuk melemahkan KPK.

“Tetapi merupakan penataan agar sesuai dengan prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia,” pungkasnya.(Sj/cbn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here