Didi Nurisky Diduga Gelapkan Uang Perusahaan, Pengacara Kirim Somasi Kedua

KASTRA.CO, Jakarta – Didi Nurisky alias Reza, diduga melakukan penggelapan dana PT. Diandra Teknologi Indonesia (PT DTI) dengan adanya bukti transaksi pencairan giro senilai total Rp. 649.000.000 padahal yang bersangkutan bukan Direktur yang sah di PT DTI, karena nama dan jabatannya tidak tercatat dalam akta dan SK Perseroan.

Mardiana Saraswati, atau yang biasa disapa Anna, Direktur sah yang memiliki kewenangan di PT DTI, baru mengetahui tentang adanya transaksi (ilegal) tersebut setelah ia menerima kabar dari klien, PT MTM, perihal pencairan giro yang sudah jatuh tempo (15/02/19).

Selanjutnya PT MTM menginfokan bahwa pencairan giro sudah dilakukan oleh Didi Nurisky (19/02/19) dan penagihan (diduga) dilakukan dibawah ancaman oleh Djuna (Jaguar Law Firm) dan bahkan ada bukti tertulis yang ditandatangani oleh Didi Nurisky.

“Padahal saya tidak pernah menunjuk pihak ketiga manapun atas nama perusahaan untuk melakukan penagihan ke PT MTM, apalagi sampai harus melakukan (dugaan) intimidasi seperti itu” tutur Anna.

Setelah ditelusuri, pembukaan rekening PT DTI dilakukan oleh Didi Nurisky (Reza) dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Dirut PT DTI, sebagaimana tertulis pada formulir aplikasi bank (18/10/18), sedangkan seluruh dokumen persyaratan pembukaan rekening perusahaan tersebut disiapkan oleh Eko Nur Djunaidi.

“Saya sama sekali tidak pernah dihubungi pada waktu itu. Bahkan saya tidak pernah tanda tangan Surat Kuasa. Padahal jika mengacu pada RUPS (17/07/18) Reza bukan Dirut, melainkan Direktur, dan itupun baru sebatas wacana saja, sebab tidak ada Pembaruan Akta Pendirian PT DTI yang diterbitkan oleh Notaris,” lanjut Anna.

“Hasil penelusuran di bank menunjukkan adanya lampiran dokumen RUPS (ilegal) yang mencatat jumlah saham Reza dan Eko. Dokumen itu digunakan untuk melengkapi persyaratan pembukaan rekening PT, dan saya tidak pernah mengetahui, kecuali baru melihatnya di bank. Tujuan pembukaan rekening itu adalah untuk menerima pembayaran dari PT MTM,” ujarnya.

“Namun dana yang seharusnya dibayarkan kepada mitra kerja PT DTI tersebut (diduga) dialokasikan untuk membiayai hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan PT DTI (20/02/2019) dan saya tidak pernah dimintai persetujuan,” lanjut Anna.

Melalui Tim Kuasa Hukum, somasi pertama dilayangkan kepada Reza dan Eko (30/04/19).

“Somasi adalah sebuah teguran sebagaimana terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata sebagai dasar hukumnya. Somasi memiliki tujuan agar debitur tetap berprestasi,” demikian Herman Hemmy, SH, dari Tim Kuasa Hukum menyampaikan.

“RUPS (ilegal) yang kami temukan hanya antara Eko dan Reza, sedangkan pemegang saham PT DTI lainnya yang sah tidak mengetahui, dan salah satunya termasuk Anna. Sedangkan RUPS sesuai UUPT mensyaratkan kehadiran semua pemegang saham, yang namanya tercantum.pada SK Kemenkumham, mereka harus datang dan harus diundang,” demikian Herman menegaskan.

Tim Kuasa Hukum melayangkan somasi kedua (25/09/19) terkait penggelapan dana PT DTI tersebut. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti somasi pertama (30/04/19) karena pelaku tidak memberikan tanggapan sesuai yang dijanjikan.

“Somasi pertama tidak ditanggapi, jadi dapat berarti ditolak atau diakui. Kalau ditolak kami mempunyai alat bukti otentik untuk menguatkan validitas somasi,” tegas Herman lagi kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Selasa 1 Oktober 2019.(hp/cbn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here