Mahasiswa Dan Teror Kebohongan

Oleh: Paul Randjang
(Mahasiswa STFK Ledalero; Tinggal di Ritapiret, Maumere)


Semenjak terungkapnya skandal Saracen sebagai organisasi penyebar hoaks dan kebencian di media sosial, pemerintah melalui Direktorat Tipid Siber Bareskrim Indonesia mulai bersikap ‘’waspada’’ terhadap persebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Alhasil, lewat pemantauan yang begitu intens di media sosial, Direktorat Tipid Siber Bareskrim berhasil mengungkapkan bebarapa kasus. Dalam kurun waktu satu tahun misalnya, terungkap sekitar 130 penyebar dan pembuat ujaran kebencian di media sosial. Mengacu pada data Satuan Tugas Nusantara Polri, tren produksi hoaks dan ujaran kebencian mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir.

Ironisnya, jumlah ini meningkat signifikan dibandingakan tahun 2017 yang berjumlah 1.254 konten berita palsu. Konten itu diproduksi 255 akun asli, 357 akun semi-anonim, dan 732 akun anonim. De facto keadaan ini menjadi ancaman serius yang tidak bisa disepelehkan.

Dari 3.884 konten yang diselidiki kepolisian selama 2018, ternyata konten itu diproduksi 649 akun asli, 702 akun semi-anonim, serta 2.533 akun anonim.

Dominasi Media Sosial  

Saat ini media sosial menjadi ladang paling subur beternaknya narasi kebohongan Dan kebencian. lewat percepatan tekno-kapitalis media sosial. Andrew Guess, Brendan Nyhan, dan Jason Reifler, dalam jurnal Selective Exposure to Misinformation: Evidence from the Consumption of Fake News during the 2016 US Presidential Compaign (Januari, 2018) pernah menuliskan, efek ‘’ruang gema’’ dan ‘’gelembung penyaring’’ di media sosial mampu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi bohong.

Karena itu, tak mengherankan jika media sosial menjadi lahan beternaknya narasi kebohongan dan kebencian. Mereka, para warganet meracuni kebersamaan dengan berita-berita bohong, ressentiment, dan ujaran-ujaran kebencian terhadap elite, minoritas, ataupun para pendatang.

Persis problem inilah yang tampak dalam gerakan-gerakan fasis di Jerman dan Italia pada pertengahan abad ke-20 di mana propaganda dan provokasi menjadi alat penyebaran informasi-informasi palsu untuk mengacaukan opini publik dan untuk sentimentalitalisasi massa (Hardiman, 2018:159).

Belakangan, dominasi persebaran hoaks berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pasar kebohongan. Mengacu pada hasil survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2017 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 54,68 % warga Indonesia atau 143,26 juta jiwa merupakan pengguna Internet.

Dari jumlah itu, 87,13 % pengguna internet memanfatkan dunia maya untuk aktif di media sosial. Bahkan, 55,30 % warganet Indonesia telah menjadikan internet sebagai sumber informasi mereka, baik soal politik, keagamaan, kesehatan, olahraga, dan sebagainya.

Celakanya, keadaan ini makin diperparah dengan merosotnya tradisi baca tulis masyarakat. Hasil studi Most Litered Nation in the world 2016 misalnya memperlihatkan, minat baca di Indonesia menduduki peringakat 60 dari 61 negara.

Survei terakhir dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) juga memperlihatkan, angka buta huruf di Indonesia mencapai 3, 56 persen dari seluruh penduduk Indonesia (atau 5,7 juta orang).

Bahkan, bila mengacu pada data UNESCO pada tahun 2012, minat baca Indonesia hanya 0,001 yang menandakan setiap dari 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Dengan mencermati kondisi ini, probabilitas adanya pembodohan rasionalitas publik dan sentimentalisasi massa dalam demokrasi makin menguat.


Duka Keberagaman


Harus disadari, penetrasi kebohongan dan kebencian yang menggeliat gairah di bumi Indonesia telah melukai realitas keberagaman kita. Inilah duka keberagaman kita.

Lewat kata-kata yang dipersenjatai hoaks dan kebencian peneror keberagaman berhasil memantik reaksi brutal massa untuk melakukan aksi intoleran dan destruktif. Kondisi ini pun melahirkan demokrasi antagonis, demokrasi yang hanya memperkuat sirkulasi dendam, kebencian dan kekerasan di antara kelompok.

Seperti halnya dalam Pilkada DKI Jakarta, melalui pola mobilisasi dan polarisasi kekuatan politik, isu SARA mencuat tak terkendali, beranak-pinang membelah bangsa, warga, komunitas juga keluarga.

Publik pun menjadi serba agresif, serba vulgar serba emotional bahkan sangat radikal menampakan letupan politis dengan narasi kebencian, penghinaan, gagasan provokasi, maupun antagonistik di ruang publik.

Persis, kondisi inilah yang dinarasikan Chantal Mouffe, dalam bukunya On The Political (2005), sebagai ranah di mana kekuasaan, konflik, dan antagonisme menjadi unsur pembentukan institusi masyarakat.


Pada titik ini, demokrasi makin terancam. Laporan Freedom House (2018) misalnya menunjukan, demokrasi sedang diserang dan mengalami kemunduran di seluruh dunia, seiring standar demokrasi Amerika yang mengalami kemerosotan begitu cepat.

Menurut Francis Fukuyama (2018) dalam bukunya yang terbaru, Identity: Contemporary Identity Politics and Struggle for Recognition, fenomena kemerosotan demokrasi dipicu oleh praktik politik identitas yang ditunjukan dalam pemilihan besar 2016, pemungutan suara di Inggris (Brexit) untuk meninggalkan Eropa, dan pemilihan presiden Amerika Serikat.

Dalam persoalan ini, Indonesia menjadi salah satu kontributor dari kemerosotan demokrasi. Lewat strategi politisasi identitas yang dibalut narasi kebohongan dan kebencian, arus deras stigmatisasi terhadap kelompok minoritas ras dan agama sulit dihindari.

Boleh jadi demokrasi kita mengalami penumpulan, sebab pertumbuhan penalaran publik ditenggelamkan oleh sentimentalisasi massa yang memakai isu suku, ras dan agama. Akibatnya massa bertindak ira et stadium, dengan kebencian dan kecondongan.

Sentimentalitas menguasai nalar publik dan rasionalitas dihalangi oleh prasangka-prasangka, stigmatisasi, diskriminasi, pengadilan massa, primordialisme dan ujaran kebencian. Massa kemudian bersikap tidak peduli dengan norma dan larangan-larangan sosial.

Lagi-lagi problem ini mengingatkan kita akan sulitnya meramu diversitas kultural yang incommensurable antara satu dengan yang lain ke dalam satu nuansa politik demokrasi dengan level toleransi tingkat tinggi (Baghi, 2012: 14). Selama ini, keberagaman yang kaya, perbedaan identitas, budaya, nilai, dan agama, terlampau sering dialami sebagai laknat yang berkepanjangan dan bukan sebagai rahmat ataupun berkat.


Keterlibatan Mahasiswa


Laporan gabungan 16 peneliti asal Boston, AS, yang dipimpin DMJ Lazer, peneliti Northeastern University, AS, berjudul ‘’The Science of Fake News’’ yang diterbitkan majalah Science edisi Maret 2018 pernah menegaskan, perlu ada langkah komprehensif untuk menanggulangi hoaks.

Tidak semata-mata menegakan hukum, dibutuhkan kebijakan industri media sosial dan peran edukasi dari para akademisi. Lebih dari itu, para peneliti itu menekankan perlu ada kolaborasi ilmiah berdasarkan perspektif idustri media dan akademisi.

Dalam hubungan ini, peranan kaum akademisi seperti mahasiswa mendapat tempatnya. Frans Magnis Suseno pernah menandaskan, arah dasar pendidikan perguruan tinggi ialah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian itu terletak pada upaya perguruan tinggi di dalam mempersiapkan generasi yang siap mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa (1991: 30).

Kompleksitas problem hoaks dan ujaran kebencian menjadi problem bersama. Dalam kaitan ini, mahasiswa dipanggil membuka mata dan hati menganggapi secara kritis fenomena hoaks dan kebencian.


Pertama, mahasiswa dipanggil untuk meredam logika kebohongan dan kebencian yang kerap mengarah pada upaya pembodohan rasionalitas publik. lazimnya, logika kebohongan membidani kelahiran kebencian dan permusuhan di tengah publik. Karena itu, gerakan perlawanan mahasiswa mesti mengedepankan konsep rasionalitas kreatif. Rasionalitas mahasiswa yang disejantai pikiran cerdas, kritis dan selektif harus mampu merawat intelektualitas publik.

Dalam hubungan ini, persoalan hoaks dan ujaran kebencian mesti sesering mungkin dihidangkan dalam forum diskusi. Dalam forum diskusi ini, mahasiswa merangsang rasa ingin tahu, melatih berpikir kritis, terlibat dalam kontestasi argumen-argumen faktual, berkarakter diskursif-ilmiah, berpegang pada primat kebenaran.

Melalui cara ini, mahasiswa mendapat ruang untuk menyajikan pikiran cerdas (opini di media massa) dalam rangka memberi konsientrasi kepada masyarakat agar menyadari ancaman kebohongan dan kebencian.

Melalui pemikiran kritisnya, mahasiswa berperan menyadarkan publik tentang diskursus ruang publik yang dilandasi logika berpikir, alasan, dan pertimbangan akal sehat. Agar semakin mempertajam keterlibatan teroritisnya, mahasiswa mesti memiliki apa yang dikatakan Aristoteles dalam Nichomachean Ethics, sebagai kebajikan intelektual.

Kebajikan intelektual merupakan kebajikan paling bernilai sebab selalu berbasiskan hal empiris. Itu berarti, mahasiswa bersama masyarakat harus mampu berkontemplasi dengan kebenaran yang datang dari hasil kerja akal budi, bertindak dari realitas-realitas nyata, bukan asumsi spekulatif.


Kedua, mahasiswa mesti cerdas melakukan transformasi bahasa. Instrumen utama kebohongan dan kebencian terletak pada kekuatan bahasa. Herakleitos menandaskan “jangan dengarkan aku, dengarlah pada sang kata” (Kaelan, 2009: 67).

Dalam paham ini kata sesungguhnya memiliki kuasa dan kuasa itu terletak pada apa yang disebut Wittgestein sebagai language games (permainan bahasa). Permainan bahasa ini  kemudian mengekstrapolasi isu, pikiran, gagasan, dan ideologi yang ada. Karena itu, lahirlah pemahaman language game is politik games, permainan bahasa adalah permainan politik.

Dalam ruang publik politis, permainan kata-kata, bahasa dan retorika kerap dimanipulasi sebagai sarana untuk berbohong (sign that lie). Di sini realitas komunikasi menciptakan kondisi kemustahilan interpretasi karena apa yang ditampilkan sebagai sebuah kebenaran tidak lebih dari sebuah kebohongan.

Setidaknya hal ini nampak dalam logika dromologi kebohongan ‘firehose of falsehood’, ala Donald Trump di ajang Pilpres 2016. Pada titik ini, mahasiswa harus berani bersuara di ruang publik. Lebih lanjut, keberanian ini harus dibarengi transformasi bahasa yang digunakan.

Logika kebohongan selalu menciptakan kesadaran palsu dan berusaha memantik emosi publik. Karena itu, mahasiswa harus mampu berbahasa dengan otak dan hati.

Melawan kebohongan dan kebencian tidak cukup menggunakan bahasa rasional. Dalam melawan pasca-kebenaran, fakta dan data tidaklah cukup. Lebih jauh, dominasi kobohongan dan kebencian dapat dilawan dengan melibatkan daya emosional.

Itu berarti, dikusi-diskusi rasional mahasiswa harus berupaya juga untuk mengkomunikasikan bahasa dengan pola persuasi daripada represi rasionalitas. Dengan mengikuti kerangka pemikiran ini, mahasiswa diarahkan untuk mengupayakan trasformasi bahasa yang melibatkan perubahan cara menggunakan metafor untuk mendeskripsikan realitas kebenaran.

Itu berarti, komunikasi publik mahasiswa tidak boleh mengabaikan muatan nalar puitik berupa metafor-metafor yang menyentuh emosi publik. Kita meyakini, melalui metafor itu, aneka ide dan gagasan kebaikan yang merupakan rujukan hidup bersama sanggup dibahasakan secara konkret dan dengan mudah menyentuh kesadaran publik.


Pada akhirnya, keterlibatan mahasiswa untuk mengatasi persoalan hoaks dan ujaran kebencian menjadi satu proposal pemikiran yang bisa ditempatkan dalam usaha merawat akal sehat publik. Dalam pada itu, kekuatan demokrasi pluralis yang nampak dalam realitas keberagaman kita sesungguhya terletak pada setiap elemen masyarakat dan pemerintah yang sadar akan bahaya kebohongan dan kebencian. Mari merawat keberagaman!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here