Revisi UU KPK adalah Jalan Tengah

Saya percaya KPK sebagai salah satu lembaga yang lahir pasca reformasi telah berhasil memberi optimisme kepada masyarakat Indonesia, atau pegiat antikorupsi pada khususnya untuk melawan korupsi. Saya tidak membantah bahwa KPK telah berhasil mengungkapkan dan menangani beberapa kasus korupsi. Tentu banyak langkah maju yang dilakukan lembaga Anti Rasuah ini.

Namun, sebagai mantan kader pendidikan KPK, wartawan yang meliput selama beberapa bulan di KPK serta orang yang berlatar belakang pendidikan hukum, saya mengamati bahwa KPK sebagai sebuah lembaga yang independen perlu diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Atau paling tidak, KPK perlu diawasi untuk mencegah abuse of power.

Menurut saya, penilaian publik bahwa KPK berpolitik harus diterima sebagai kritikan membangun. Bukan sebuah serangan untuk mematikan langkah gerakan memberantas korupsi. Karenanya, saya menilai bahwa revisi UU KPK adalah jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara kecendrungan komisioner atau KPK ikut berpolitik dan menjaga Marwah KPK sebagai Komisi yang lahir karena kepolisian dan kejaksaan gagal bekerja total memberantas korupsi. Mungkin DPR mencurigai, kalau UU KPK tidak direvisi nanti komisioner KPK semakin brutal dan justeru menjerumuskan KPK ke dalam jurang. Jalan tengah ini memang perlu dikawal, terutama agar ke depan KPK tetap bekerja melanjutkan agenda pemberantasan korupsi.

Pertanyaan refleksinya adalah apakah pegawai dan komisioner KPK selama ini profesional? Apakah mereka bisa membuktikan dengan data yang valid bahwa mereka bekerja bebas dari intervensi dan pengaruh politik. Saya berpendapat turbulensi politik berpengaruh terhadap kinerja KPK, yang kemudian mempengaruhi persepsi publik bahwa KPK berpolitik atau tebang pilih memberantas korupsi. Selama meliput di KPK ada banyak kasus yang dibiarkan begitu saja, padahal sudah ada tersangkanya. Lalu kemudian, KPK diduga tidak transparan mengelola aset hasil sitaan, dan masih banyak lagi. Lantas, salahkan jika ada pendapat yang menyebut KPK berpolitik, tebang pilih, dan tidak profesional?

Revisi UU KPK bagi saya bukan bencana. Lagipula, semangat memberantas korupsi berasal dari pelaksana UU. Seideal apapun UU kalau person-nya tidak berintegritas sama saja. Pengawasan terhadap kerja KPK adalah langkah yang harus dilakukan.

Satu lagi, saya bingung dengan wadah pegawai KPK yang sibuk mengorganisir massa melakukan aksi. Aksi menolak revisi UU KPK dan aksi menolak komisioner KPK terpilih. Kalau saya mengambil posisi sebagai orang yang menolak ketua terpilih (berasal dari kepolisian), maka logikanya saya mendukung revisi UU KPK. Artinya, keraguan kita terhadap Firli akan diantisipasi oleh revisi UU KPK. Dengan adanya revisi dia bisa diawasi, tidak sewenang-wenang menangani perkara korupsi, potensi tebang pilih bisa diantisipasi. Kenapa itu bisa terjadi, karena ada banyak institusi yang mengawasi, terlibat dalam menangani masalah korupsi (vide poin revisi UU KPK).

Lalu, kenapa pegawai KPK ketakutan? Apakah takut kedok mereka terbongkar dan “dosa-dosa’ mereka nanti terekspos media lewat dewan pengawas. Ataukah karena mengeringnya rawa-rawa ataukah karena politik pemberantasan korupsi berada di ujung senja?

Sekarang UU baru KPK akan terbentuk. Lebih baik sekarang kita mengawasi korupsi yang sudah membudaya di tanah air. Salam pembaharuan.

Oleh : Hipatios Wirawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here