Tokoh Masyarakat dan Pegiat Antikorupsi akan Mengisi Dewan Pengawas KPK

Jakarta, KASTRA.CO- Dewan Pengawas KPK dinilai Presiden Jokowi sangat diperlukan saat ini. Jokowi melanjutkan bahwa anggota Dewan Pengawas KPK itu bisa berasal dari tokoh masyakarat, akademisi, dan para pegiat antikorupsi.

Dilansir dari detik.com, Jokowi juga menganjurkan bahwa Dewan Pengawas KPK ini nantinya tidak diisi oleh para politisi, birokrat, atau dari aparat penegak hukum aktif sebagaimana.

“Di internal KPK juga perlu adanya dewan pengawas. Tapi, anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat. Dari akademisi, ataupun pegiat antikorupsi. Bukan dari politisi. Bukan dari birokrat ataupun dari aparat penegak hukum aktif,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurut Jokowi, keberadaan Dewan Pengawas KPK ini sangat penting dalam rangka penerapan prinsip check and balances. Proses pengawasan ini juga, kata Jokowi, diterapkan di sejumlah lembaga negara lain.

“Perihal keberadaan dewan pengawas. Ini memang perlu, karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances. Saling mengawasi. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar,” tuturnya.

Selain itu, Jokowi ingin anggota Dewan Pengawas KPK diangkat oleh presiden. Pemilihan dewan pengawas akan melalui proses penjaringan melalui panitia seleksi.

“Kemudian pengangkatan anggota dewan pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan, tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas,” imbuh dia.(Sj/cbn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here