Anggota DPRD Manggarai Heran Tidak Ada Risalah Sidang Hibah Tanah

Ir. Ben Isidorus, MM., dan Bonaventura Onggot, A. Md (Foto: CBN)

Ruteng, Kastra.co – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manggarai merasa heran karena risalah sidang Paripurna internal saat membahas laporan panitia khusus (Pansus) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018, tidak dicantumkan dalam dokumen ‘Risalah dan Hasil-hasil Sidang III DPRD Kab. Manggarai Tahun Dinas 2018, Paripurna Ke Satu Sampai Paripurna Ke Delapan, Tanggal 3 Nov -14 Des 2018’.

Sejumlah anggota DPRD Manggarai yang dihubungi media ini pada Senin (22/7/2019) di Ruteng menyatakan, seharusnya sidang paripurna internal pada tanggal 28 Nov 2018 yang dinyatakan terbuka untuk umum itu, memiliki risalah sidang sebagai sebuah dokumen bagaimana sidang tersebut berproses dan menggambarkan dinamika yang terjadi saat membahas proses hibah tanah dan aset milik Pemkab Manggarai ke pihak lain.

Namun, dalam dokumen risalah hasil sidang yang diperoleh media ini, rapat paripurna internal tanggal 28 Nov 2018, risalah rapat paripurna internal yang telah diagendakan melalui keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Manggarai, sama sekali tidak ada.

Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi Hanura, Ir. Ben Isidorus, MM., yg dihubungi melalui sambungan telephone mengatakan, sidang tanggal 28 Nov 2018 tersebut benar terjadi dan harus ada risalahnya, karena sudah diagendakan oleh Banmus DPRD Manggarai.

“Sidang tersebut pasti ada risalahnya karena sudah diagendakan Banmus. Sidang tersebut juga dinyatakan terbuka, karena menggunakan pengeras suara yang bisa didengar di lobi gedung DPRD Manggarai,” aku Ben Isidorus.

Ben menyatakan keheranannya, tidak mungkin risalah sidang yang membahas proses hibah tanah tersebut tidak ada.

“Coba tanya di Setwan (Sekretaris Dewan – Red), soal risalah tersebut,” pinta Ben.

Anggota Dewan lain, Bonaventura Onggot, A. Md., dari Fraksi Partai Gerindra juga menyampaikan hal yg sama.

“Bagaimanapun risalah sidang harus ada, sebagai dokumentasi proses sidang. Namanya rapat paripurna internal, yang saat itu hanya dihadiri oleh anggota DPRD Manggarai, tidak menghadirkan pihak eksekutif dan pihak lain,” tulis Bonaventura Onggot melalui pesan WhatsApp-nya.

“Jika benar tidak ada risalah, ini yang menjadi pertanyaan besar, apakah ini sebuab kesengajaan atau kelalaian”, Lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi PKS, Marsel Nagus Ahang, SH. Menurutnya, beberapa rapat paripurna yang dilaksanakan di DPRD Manggarai itu terdokumentasi melalui risalah.

“Risalah rapat paripurna lain itu ada. Saya heran, risalah sidang yg membahas laporan hasil kerja Pansus soal hibah tanah, tidak ada. Ini yang menimbulkan pertanyaan dari publik, ada apa?,” ungkap Marsel Ahang.

Marsel Ahang juga menyatakan keheranannya, dalam dokumen risalah hasil sidang yang ada, hanya terdapat  berbagai lampiran terkait proses hibah tanah, namun tanpa risalah.

Untuk diketahui, Banmus dalam keputuaan No: 14/Ban. Musy./DPRD/2018, tanggal 29 November 2018 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Banmus DPRD Kab. Manggarai No. 13/Ban. Musy./DPRD/2018 Tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Sidang III DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Dinas 2018, menjadwalkan rapat paripurna intern DPRD Manggarai tanggal 28 November 2018 dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Tentang Persetujuan Pemindatanganan dalam Bentuk Hibah Aset Pemkab Manggarai.

Terkait risalah rapat, sudah diatur dalam pasal 104 dan 105 keputusan DPRD Kab. Manggarai No.1 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Manggarai. (LAS/CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here