Didi Nurisky Terancam Pidana Karena Gunakan RUPS Ilegal

Jakarta, Kastra.co – Didi Nurisky alias Reza terancam pidana karena melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara tidak sah (ilegal) pada PT. Diandra Teknologi Indonesia (DTI).

Reza bersama dengan salah satu direksi PT DTI, Eko Nur Djunaidi melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa menghadirkan para pemegang saham lain di PT Diandra Teknologi Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Herman Hemmy, Kuasa Hukum dari Anna Saraswati, Direktur Utama (Dirut) PT Diandra Teknologi Indonesia.

Menurut Herman, perbuatan yang dilakukan oleh Reza bisa diancam Pidana.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan badan usaha berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT) harus selalu berdasarkan aturan UU tentang badan usaha. RUPS adalah organ perseroan tertinggi di atas Dewan Komisaris dan Direksi.

“UUPT No. 40 Tahun 2007 mengatur mekanisme penyelenggaraan RUPS, mulai dari mekanisme pemanggilan para Pemegang Saham sampai dengan lahirnya suatu keputusan,” jelas advokat senior ini.

Ia menegaskan, RUPS memiliki fungsi sentral bagi para Pemegang Saham yang sah dalam menentukan kebijakan fundamental di dalam perusahaan.

Namun, kata dia, banyak orang yang tidak paham akan hak-hak pemegang saham atau eksekutif ini, walaupun sudah diatur dalam UUPT.

“Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada badan usaha PT Diandra Teknologi Indonesia (DTI), dimana Didi Nurisky (Reza) yang saat sekarang menjabat sebagai Bendahara Partai Berkarya DPD Kota Depok, telah melakukan hal yang sangat tidak beretika dalam rangkaian aktivitas usaha, karena ia tidak mempehatikan ketentuan UUPT,” ungkap Herman.

Menurut Herman, posisi Reza bukan Direktur PT DTI sebab yang bersangkutan sebenarnya masih dalam wacana untuk menjadi Pemegang Saham.

“Nama Didi Nurisky (Reza) belum tercatat secara resmi pada Akta PT dan SK Kemenkumham. Namun ia sudah bertindak untuk dan atas nama PT DTI dalam hal pembukaan rekening perseroan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Duta Merlin,” tambah dia.

Melalui Tim Kuasa Hukumnya, Dirut PT DTI, Anna Saraswati, telah mengajukan permohonan pembekuan rekening perseroan, karena pembukaan rekening tersebut tidak memenuhi syarat legalitas sebagai Pemegang Saham.

“Saya sama sekali tidak diberitahu atau diundang untuk ikut dalam RUPS (ilegal) itu,” tegas Anna ketika bertemu pihak bank.

“Reza menyatakan bahwa saya diberhentikan dari jabatan Direktur sejak tanggal 19 Februari 2019. Padahal nama saya secara legal masih tertera pada Akta PT dan SK Kemenkumham sebagai salah satu Pemegang Saham dan saya tidak pernah melepas atau menjual saham saya,” demikian Anna menjelaskan.

Sementara itu, kata Anna, Didi Nurisky (Reza) telah mendasarkan diri pada Notulen Rapat Pemegang Saham ilegal, padahal ia belum memiliki saham di PT DTI secara sah.

“Dengan salah seorang pemegang saham, yaitu Eko Nur Djunaidi, Reza membuat notulen rapat seakan-akan mereka berdua saja yang memiliki kewenangan sebagai Pemegang Saham dan mengabaikan Pemegang Saham lainnya yaitu Anna Saraswati dan Yohanes Syailendra,” tutur dia.

Ia menduga, Reza dan Eko sengaja merekayasa dokumen agar dapat mencairkan uang masuk dari proyek yang diperoleh perusahaan, sedangkan saat itu Anna yang membuat quotation dan Syailendra adalah eksekutor.

“Saya yang harus bertanggungjawab ketika klien mengabarkan keterlambatan kliring giro untuk pembayaran proyek, padahal saya sama sekali tidak diberitahu tentang rekening PT. Saya juga menerima komplain dari klien bahwa penagihan dilakukan dengan ancaman. Sementara saya tidak tahu apa-apa,” papar Anna

Untuk diketahui, Bank Mandiri Jakarta Duta Merlin telah melakukan pembekuan rekening PT DTI No. 1210007369865, agar tindakan kejahatan tidak terus berlanjut.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menegaskan bahwa langkah cepat yang dilakukan oleh Bank Mandiri sudah tepat.

“Pembukaan rekening perusahaan yang dilakukan oleh orang yang bukan pemegang saham sangat rentan terhadap pemalsuan dokumen. Dia pasti mengaku sebagai pemegang saham atau direktur perusahaan. Itu sudah jelas ada pemalsuan dokumen. Karena itu, bank harus segera memblokir rekening tersebut,” kata Petrus saat dihubungi wartawan, Sabtu (1/06/2018).

Ia menambahkan, orang yang merekayasa dokumen untuk pembukaan rekening dapat dipidana.

“Kalau orang yang sama mencairkan uang perusahaan dari rekening Perusahaan itu maka dia melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan,” tegas koordinator TPDI ini.

Menurut Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Dr. Gunawan Djayaputra, SH.,MH., orang yang belum menjadi pemegang saham tidak bisa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuka rekening Perusahaan serta mencairkan giro.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Edi Danggur, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta.

Menurut Edi, orang yang belum menjadi pemegang saham belum bisa menghadiri RUPS.

“Menghadiri RUPS sedangkan yang bersangkutan bukan pemegang saham dan bukan juga Direksi dan Komisaris perseroan, adalah tindakan illegal,” jelas Edi.

Ia menambahkan, calon pemegang saham hanya bisa hadir jika mendapat kuasa.

“Kecuali kalau calon pemegang saham yang hadir dalam RUPS itu berdasarkan surat kuasa,” terangnya.

Selain itu, kata dia, pencairan giro oleh orang yang belum menjadi pemegang saham adalah tindakan ilegal.

“Tindakan membuka giro adalah illegal karena ybs incapacity untuk melakukan hal tersebut dan itu juga illegal,” tutup mantan pengacara Ahok ini. (CBN Media Group)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here