Ironi Pendidikan Kita

Foto doc. pribadi penulis

Oleh: Kristian Emanuel Anggur

Peminat literasi tinggal di Borong, Manggarai Timur
Penulis Buku “Pentingnya Buku dan Minat Baca”

Belum hilang dari ingatan kita, soal polemik pemotongan gaji dan pemecatan para guru honorer oleh Kadis PPO, Frederika Sock. Belum lagi tersiar berita sekolah reot, sarana dan prasarana minim. Lagi-lagi, kita dikejutkan oleh ancaman bupati Matim, Keraeng Agas Andreas, yang akan menutup sekolah yang jumlah muridnya tidak memenuhi syarat. Pernyataan bupati saat Musrenbangcam di Bentengjawa (4/2/2019) beralasan, al: 1) Sudah banyak sarjana nganggur; 2) Sarjana hanya berharap jadi THL/PNS; 3) Sarjana enggan kerja kebun. Wacana ini memancing reaksi pro dan kontra di berbagai group medsos dan tagar media online. Sebagian orang berkomentar, bahwa sekolah kita yang banyak didirikan sampai ke pelosok desa, justru menciptakan pengangguran di mana-mana. Sekarang saja, kita mengalami kekurangan dana untuk gaji guru plus tenaga kependidikan. Sebaliknya, andaikata sekolah ditutup, berarti akan ada lagi guru yang diberhentikan, dan gedung sekolah akan mubazir kalau tidak segera dialihfungsikan.

Menanggapi situasi di atas, perlu kita renungkan. Hampir 10 tahun lalu, tepatnya tahun 2010, Keuskupan Ruteng mencanangkan “Tahun Peduli Pendidikan.” Sidang pastoral post Natal tahun itu, mengupas tema: “Pastoral Pendidikan Tanggungjawab kita Bersama.” Selaku nara sumber, bupati Manggarai Timur, Keraeng Yosef Tote, saat itu mengungkapkan keprihatinan akan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Matim. Menurutnya, situasi kemiskinan berbanding lurus dengan latar belakang pendidikan. SDM yang bermutu merupakan basis kemajuan di segala bidang. Ada 73 % SDM Matim hanya berijazah SD, bahkan tidak tamat, atau tamat komuni pertama saja. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Matim harus dimulai dari sektor pendidikan, dengan mendirikan sebanyak mungkin sekolah baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK. Bahkan sekolah unggul untuk anak perempuan, seperti seminari atau kolese serta wacana mendirikan Perguruan Tinggi sempat jadi isu penting. Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan, tentu akan memprioritaskan putera-puteri daerah, diikuti pemberian jaminan kesejahteraan (gaji) yang merangsang peningkatan mutu, motivasi dan dedikasi guru. Memprioritaskan bidang pendidikan, selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga bertujuan mengurangi capital flight (modal yang dibawa ke luar daerah). Jikalau letak sekolah semakin dekat, jelas biaya transportasi tak lagi mahal. Terbangunnya sekolah, tentu akan berlanjut dengan pembukaan akses jalan, air minum bersih, listrik dan layanan kesehatan, dll. Dampak lain, kemajuan ekonomi akan berjalan dengan sendirinya, seperti usaha kantin, warung, dan kios, diikuti pendirian asrama atau rumah kost oleh masyarakat seputar sekolah. Prinsip pemerataan dan keadilan perlahan terwujud.

Persaingan Ekonomi Global Menjangkiti Sektor Pendidikan

Kita sudah banyak belajar dari kesalahan Orde Baru. Sistem Pendidikan Nasional dieksploitasi demi kepentingan politik hegemogi golkar, dengan jargon terkenalnya: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Siap Pakai.” Manusia Indonesia “dipakai” sebagai komoditas ekonomi alias sejajar dengan sumber daya alam. Opini yang berkembang dalam masyarakat sederhana, mengartikan tujuan pendidikan, untuk membangun manusia Indonesia yang siap (di) pakai pemerintah (berarti harus jadi PNS?). Yayasan-yayasan dan pengelolah sekolah beramai-ramai mendirikan lembaga belajar formal dengan menerapkan sistem manajemen bisnis industrial berdasarkan perhitungan matematis ekonomi pasar. Sehingga sekolah-sekolah lebih marak di seputar lingkungan kota besar (ibu kota). Kota dicitrakan sebagai rumah masa depan bagi anak-anak. Kota adalah pusat investasi, pusat industri, pusat pendidikan yang ekselens dengan perputaran modal lebih cepat didukung human resource (SDM), lengkap dengan fasilitas sarana dan prasarana serba maju. Dengan demikian, sekolah-sekolah formal yang berpredikat favorit atau sekolah model bersaing ketat dengan keunggulan penampilan elitis, yang membentuk budaya birokrasi berbelit bagi anak miskin, selain biaya tinggi (mahal), juga proses lamaran dan testing masuknya membutuhkan tip (pelicin), sistem jatah dan koneksi orang dalam (KKN). Maka eksesnya, kelas-kelas lebih dahulu dipadati anak-anak pejabat, anak orang kaya dan anak pegawai di sekitar kota. Mereka itu mendapat privilese, diutamakan setiap kali mengisi lowongan kerja atau pengangkatan PNS, dengan sendirinya menjadi tangan kanan untuk membela kepentingan politik penguasa. Demi peluang pendidikan plus lapangan kerja, maka terjadilah perpindahan warga miskin ke kota.

Atas nama kompetisi pasar kerja dan demi nama kebutuhan ekonomi-politik, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi berlomba semakin gencar membuka jurusan instant, sebagai jalan pintas agar output-nya cepat diangkat jadi PNS demi mengurangi pengangguran. Orangtua wali murid lebih suka menyekolahkan anaknya dengan memilih jurusan pendek dan singkat, asalkan cepat dapat kerja. Artinya, sekolah bertujuan untuk menjadi PNS, kalau tidak jadi PNS untuk apa sekolah? Sementara di luar PNS, hak buruh tidak dilindungi dan gaji pegawai swasta serta pekerja lain (non-PNS) tidak mencapai standar Upah Minimum (UMP) walaupun volume, kondisi dan keselamatan kerja lebih berat. Seolah-olah yang membangun negara ini hanyalah PNS. Gejala ini sangat disesalkan oleh Pater Drost, SJ, lihat saja, para siswa dan mahasiswa mulai sibuk menempuh pendidikan kilat dengan program tubruk (crash program alias Program paket C), Universitas Terbuka (UT), Kuliah Jarak Jauh (KJJ), kuliah persamaan (kelas eksekutif), dan sistem belajar instant lainnya. Hal ini menurutnya, melahirkan akibat negatif cukup parah terhadap gejala merebaknya kasus penjiplakan karya tulis, pembajakan skripsi (copy paste), pembelian ijazah, komersialisasi gelar akademis, pembelian jabatan dan berbagai skandal pemalsuan atribut akademis lainnya. Orang-orang semacam ini hanya membanggakan ijazah tapi minus skill, kemudian dijagokan jadi pejabat publik, kendati hanya mengejar proyek. Banyak yang berawal dari kontraktor proyek, setelah berhasil mengumpulkan uang, baru maju sebagai kontestan pilkada, caleg, dll. Mereka ini tampil sebagai sinterklas yang dermawan, sehingga dianggap lebih dekat dengan konstituen, tanpa basis intelektualitas, sosial dan religius yang teruji. Setelah terpilih menduduki jabatan sebagai wakil rakyat, ruang dewan hanya jadi ajang perebutan jatah proyek demi kepentingan bisnis pribadi dari pada memikirkan nasib rakyat yang diwakilinya. Apa jadinya lembaga dewan yang kita hormati itu? Menurut Drost, “dari sinilah awal mula lahirnya proses pembodohan, pendangkalan, peminggiran, marginalisasi, korupsi, penindasan, hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, teror, dan keterbelakangan yang kompleks.” Seharusnya, yang maju dalam kontestasi pilkada atau pileg, adalah orang yang sudah mengikuti proses seleksi melalui fit and proper test oleh KPU bekerja sama lembaga akademik secara terbuka dan transparan. Misalnya, selain verifikasi faktual, setiap caleg wajib membuat karya tulis, memaparkan visi, misi, atau mempresentasikan materi seminar, rekam jejak, di hadapan konstituennya.

Minimnya Sekolah Unggul di Pedesaan Sebagai Akibat Disorientasi

Soal sekolah yang terancam tutup, merupakan ironi pendidikan kita akibat disorientasi sejak zaman Orba. Bukan baru muncul ketika pak Ande Agas jadi bupati. Sejak dulu, anak-anak miskin di pedesaan selalu menjadi korban, ditinggalkan dari kemajuan belajar-mengajar secara umum. Sering terjadi ketidakadilan, yang membentuk jurang kesenjangan sosial-akademis antara budaya belajar pada sekolah-sekolah unggul di lingkungan perkotaan versus keterbelakangan yang dialami di pelosok pedesaan.

Keprihatinan utama, umumnya di pelosok pedesaan tidak dilengkapi sarana dan prasarana belajar yang memadai, misalnya gedung, perpustakaan, laboratorium, ruang UKS, bengkel sekolah, komputer plus (sekarang: jaringan Wi-fi internet), sanggar budaya, galeri seni, alat peraga atau sarana praktikum lainnya.

SD dan SMP di pelosok pedesaan mestinya amat strategis sebagai tempat anak menemukan kunci dasar bagi pengembangan spesialisasi, selain jauh dari hingar-bingar kebisingan lalulintas juga menjamin suasana keheningan belajar, namun sering terabaikan. Banyak anak cerdas di pedesaan yang tidak didukung sarana belajar dan kemampuan ekonomi, terpaksa DO. Padahal tujuan pendidikan nasional Indonesia, secara substansial lebih luhur dari apa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa!” Jelasnya, pendidikan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan pasar kerja alias dipekerjakan (dipakai) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan demi kebutuhan ekonomi yang sejalan dengan persaingan kapitalisme global, apalagi ditunggangi berbagai kepentingan politik elit penguasa. Melainkan berkaitan dengan pembentukan multidimensionalitas kemanusiaan manusia Indonesia.

Ironi yang menggelisahkan kita, adalah: 1) Karena kita malu melihat tingkat pengangguran semakin tinggi, maka sebaiknya jangan dirikan sekolah lagi? 2) Karena malu pada bangunan sekolah reot dengan tampilan wajah dekil anak-anak miskin di pelosok pedesaan, orang tidak bergairah masuk sekolah, guru tidak bersemangat mengajar? 3) UU Otda memberi wewenang untuk memprioritaskan pengangkatan (PNS) bagi putera-puteri daerah, namun demi menghindari KKN maka test CPNS menggunakan sistem online. Berarti kelulusannya ditentukan oleh pusat, di manakah wewenang kepala daerah? 4) Siswa-siswi juara OSK/OSN yang diutus ke tingkat propinsi atau pusat, mestinya didampingi guru bidang studi agar hasil lomba di setiap tahapan dapat didalami, dibuat simulasi, atau mengevaluasi rumus-rumus dan defenisih demi peningkatan kualitas minat dan bakat anak; bukanya dihantar oleh pejabat dinas yang hanya terkesan pelesiran, tanpa memahami karakter yang berbasis bakat siswa.(*)

Opini ini pernah diterbitkan oleh ranakanews.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here