Hukum Penodaan Agama Restriktif Terhadap HAM

15

Kastra.co – Sebagaimana mengemuka dalam ranah informasi publik, Kepolisian Daerah Jawa Barat menghentikan kasus Ustadz Evie Effendi terkait ceramah yang dinilai memuat penistaan agama mengenai tafsir atas Alquran Surat Ad-Dhuha ayat 7 bahwa ‘Nabi Muhammad sesat namun mendapat hidayah’. Atas pernyataan dalam sebuah ceramah di salah satu universitas swasta di Bandung yang kemudian viral di jagat maya itu, Evie kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) karena dinilai melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada perkembangannya, Polda Jabar menghentikan penanganan perkara tersebut. Sebelumnya pihak IPNU dan Evie sudah melakukan perdamaian.

SETARA Institute mengapresiasi penghentian proses hukum oleh pihak Polda Jabar pada kasus di atas. Penghentian tersebut merupakan salah satu kemajuan yang penting dalam penanganan kasus yang berkenaan dengan ‘tuduhan penistaan agama’ yang selama ini selalu menggunakan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, selain tentunya juga UU No 1/PNPS/1945 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Selain itu, SETARA Institute juga memberikan penghargaan kepada pihak IPNU dan Evie yang menunjukkan sikap kewargaan (civic disposition) melalui penghormatan atas kebebasan setiap orang untuk berekspresi baik di dunia nyata maupun di dunia maya, serta untuk mengedepankan musyawarah dan tidak menjadikan keadilan legal sebagai satu-satunya bentuk keadilan dalam tata sosial masyarakat beradab.

Berkaitan dengan UU ITE dan UU Penodaan Agama, SETARA Institute menilai bahwa beberapa pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2), juga konstruksi UU Penodaan Agama, bertentangan dengan asas kepastian hukum (la certa) yang secara aktual dan potensial melanggar hak konstisusional warga. Beberapa muatan kedua UU tersebut restriktif terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks di atas, SETARA Institute juga memandang bahwa inilah momentum yang tepat bagi polisi untuk melakukan moratorium terhadap kasus dan pelaporan yang memuat tudingan melakukan penodaan agama. Bukan saja karena hampir semua kasus dan laporan tersebut merupakan politisasi dan tidak memiliki dasar kuat, tetapi juga sebagian besar pelapor melakukannya atas dasar pelintiran kebencian (hate spin) dan bahkan intensi untuk melakukan persekusi. Dengan demikian, demokrasi Indonesia berada dalam bayang-bayang dan ancaman kebencian dengan selimut penodaan agama.

Terhadap kasus-kasus ‘penodaan agama’ yang masuk dalam tahap proses peradilan, SETARA Institute berharap agar Pengadilan dapat menemukan dan melakukan terobosan dari kejumudan hukum yang selama ini ada, dimana kriminalisasi dan viktimisasi sangat sering terjadi dalam kasus-kasus ‘penodaan agama’ melalui tekanan massa atas proses peradilan. Pelajaran hukum penting mengenai terobosan tersebut kita dapatkan dari Mahkamah Agung Pakistan yang membebaskan terpidana hukuman mati dalam kasus penodaan agama. Pertanyaannya, apakah peradilan kita mau belajar dan bergerak maju dengan mempraktikkan terobosan hukum progresif demi keadilan substantif sebagaimana di Pakistan dan belahan dunia lain? (CBN)

Pres release SETARA Institut
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute, No HP. 081 1819 174
Halili, Direktur Riset SETARA Institute, No HP. 0862 3000 8880


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here