TPDI Apresiasi Kapolda NTT Melarang Kegiatan #2019 Ganti Presiden

18

Jakarta, Kastra.co – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mengapresiasi langkah Kapolda NTT yang melarang kegiatan #Ganti Presiden 2019 di wilayah kerjanya.

Menurut Petrus, sikap Kapolda NTT pantas didukung karena telah melegahkan masyarakat NTT.

“Kapolda NTT dan jajarannya telah ikut menciptakan iklim yang sehat bagi penegakan demokrasi di NTT terkait dengan Pilpres dan Pileg 2019,” kata Petrus, di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Oleh karena itu, kata Petrus, Kita patut mengapresiasi sikap tegas, tepat dan proporsional Kapolda NTT dan seluruh jajarannya. Sebab, telah merespon dengan cepat perintah Kapolri untuk melarang kegiatan siapapun yang bersifat memecah-belah, mengganggu ketertiban dan kamanan masyarakat melalui kegiatan politik dengan tagar #2019 Ganti Presiden#.

Ia menilai sikap Kapolda NTT yang responsif patut didukung oleh semua masyarakat NTT. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab masyarkat membantu pemerintah menciptakan kondisi damai, tertib dan aman bagi seluruh masyarakat NTT.

Menurut Petrus, gerakan kelompok masyarakat yang dimotori oleh Mardani Ali Sera, dkk ini dengan tagar #2019 Ganti Presiden#, adalah gerakan inkonstitusional.

“Gerakan yang menyimpang dari mekanisme UUD 1945, tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, yang secara limitatif mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dan Ganti Presiden yang sama sekali tidak memberi celah sedikitpun kepada Mardani Ali Sera dkk. untuk bisa melakukan misi #2019 Ganti Presisen#,” ungkapnya.

Karena menurut UUD 1945, kata Petrus, kewenangan mengganti Presiden hanyalah MPR RI. Itu pun jika Presiden berada dalam kondisi mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, lanjut Petrus, gerakan Mardani Ali Sera, dkk sudah dapat dikategorikan mengarah kepada tindakan makar sebagai kejahatan untuk meniadakan kemampuan Presiden Jokowi melanjutkan sisa masa jabatan pada periode 5 tahun pertama.

“Dan, haknya untuk ikut kembali sebagai Capres 2019 guna melanjutkan pada periode 5 tahun berikutnya jika seluruh rakyat Indonesia termasuk warga NTT mendukungnya,” tegas dia.

Ia melanjutkan, sikap tegas Kapolda NTT, memiliki landasan hukum dan moral yang sangat kuat untuk bertindak. Sebab, konstitusi memberikan jaminan terhadap netralitas dan imparsial Polri di tengah masyarakat, sebagaimana jaminan itu telah dinyatakan dalam UU Kepolisian dan UU Pemilu.

Oleh karena itu, kata Petrus, gerakan masyarakat di berbagai tempat termasuk warga masyarakat NTT yang menolak aktivitas Mardani Ali Sera dkk. atau siapapun dengan hastag #2019 Ganti Presiden#, sudah direspons aecara positif oleh Kapolri dan Kapolda NTT. Hal ini ditandai dengan sikap melarang deklarasi atau apapun yang sejenis dengan gerakan hastag #2019 Ganti Peesiden#.

“Ini sekaligus pertanda bahwa kesadaran masyarakat NTT dalam bernegara, berpancasila, berkonstitusi sudah sangat tinggi demi menjaga prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dari upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba memecah belah bangsa ini dengan berbagai cara, termasuk melalui hastag #2019 Ganti Presiden#,” tegas dia.

Petrus menilai penggunaan nomenklatur dengan hastag #2019 Ganti Presiden#, sesungguhnya adalah tindakan yang mencoba menyamarkan dan mengecoh publik seolah-olah Ganti Presiden itu identik dengan memilih Presiden dalam Pemilu 2019.

Padahal, jelas Petrus, antara memilih Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan Ganti Presiden 2019.

“Karena Ganti Presiden diatur dalam pasal 8 UUD 1945, tentang Presiden digantikan (Ganti Presiden), karena mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan keawjibannya dalam masa jabatannya. Maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai gerakan dengan hastag #2019 Ganti Presiden# adalah gerakan yang disamarkan dan memiliki motif lain di luar motif konstitusi.

Karena, kata Petrus, seandainya yang dimaksud Ganti Presiden itu adalah ganti Presiden Jokowi, maka hal itu sepenuhnya menjadi urusan dan wewenang MPR.

“Karena hanya MPR-lah diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memproses pergantian Presiden jika pada tahun 2019 ini Presiden Jokowi mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya,” jelas dia. (CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here