Neraca Demokrasi (Pembangunan) Indonesia

36
Arischy Hadur/ Redaktur

Oleh: H. A. Hadur

Demokrasi sebagai sebuah paham politik di Indonesia menjadi kata yang cukup popular pasca runtuhnya rezim otoriter. Betapa tidak, bangsa yang telah lahir dalam perjuangan berdarah kembali dijajah oleh bangsanya sendiri melalui gaya kepemimpinan otoritatianisme yang merepresi dan mengekang kebebabasan masyarakat Negara. Hingga hari ini, sejarah bangsa mengimajinasikan demokrasi dan otoritarianisme seakan sebagai setan dan malaikat dalam dua dimensi waktu berbeda. Otoritarianisme dianggap sebagai bentuk hegemonik elit kekuasaan yang tidak pernah memperhitungkan posisi rakyat sebagai unsur penting dalam terbentuknya Negara, serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai konsensus nasional seperti Pancasila, Undang- Undang Dasar, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Abraham Licoln secara sederhana mendefinisikan demokrasi sebagai government of the people, by the people, and for the people (Lijpart, 1999:1). Dalam definisi demokrasi modern, Jhon Locke mendefinisikan demokrasi sebagai demokrasi perwakilan (tidak langsung) dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi dan penghotmatan terhadap hak- hak dasar rakyat. Jadi demokrasi menurut Jhon Locke tetap dilihat dari perspektif kepentingan rakyat.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia masih sangat jauh dari teorisasi demokrasi diatas. Media ternama Amerika Serikat, The Economist melalui lembaga sayap think tanknya: The Economist Intelligence Unit merilis Indeks Demokrasi (ID) beberapa Negara di dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi ke 68 dengan skor 6,39 dan menempatkan Indonesia sebagi Negara dengan “demokrasi cacat”. Indikator yang digunakan adalah (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) kultur politik, dan (5) kebebasan sipil. Sedangkan Indikator yang digunakan Pemerintah melalui Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam mengukur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan indicator: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Penulis tidak ingin mengulas secara metodologis dari kelahiran indikator yang dirumuskan lembaga- lembaga riset diatas. Akan tetapi secara umum penulis menilai bahwa indikator dalam Indeks demokrasi yang digunakan masih sangat generik dan belum menemukan konteksnya ketika disandingkan dengan permasalahan demokrasi di Indonesia.

Demokrasi di Rezim Pembangunan

Good governance yang dianut Indonesia sebagai bagian dari paham kepemerintahannya memberikan resiko pada pelaksanaan pemerintahan yang birokratis dan tekhnokratis. Bahaya laten dari pemerintahan yang birokratis dan tekhnokratis dalam penyelenggaraan Negara adalah penempatan kuasa pemerintahan (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai aktor pengambil keputusan yang paling tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beragam dokumen dan peraturan perundangan undangan turunan serta kebijakan yang disusun sampai pada tingkatan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) yang dikeluarkan pemerintah dalam agenda pembangunannya.

Yang dilakukan pemerintah adalah pemerataan pembangunan, bukan demokrasi pembangunan, Mengapa demikian? Apabila ditilik lebih jauh, rezim pembangunan yang tengah digalakkan belum memikirkan peruntukkan pembangunan yang demokratis. Bangunan logika pemerintah hari ini masih terjebak dalam logika teknokratis dan develophmentalis sehingga lupa memikirkan bagaimana bangunan konsep ini akan bekerja secara merata dan accessable bagi semua elemen dan golongan, seperti yang digambarkan pada definisi demokrasi dalam aspek for the people. Pertanyaan menggelitiknya adalah. Rakyat yang mana?

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan infrastruktur dalam logika pemerataan demi tercapainya kesejahteraan umum memberikan keuntungan yang lebih besar pada para pemegang rantai distribusi ekonomi yang notabene hari ini dikuasai oleh pemodal. Masyarakat miskin kota, kelompok perempuan, serta golongan msayarakat termarginalkan lainnya lantas tidak serta merta mampu bersaing dengan para elite capture dalam rangka merebut berkah akan kue pembangunan diatas.

Kelompok pemodal meraup keuntungan yang cukup significant dalam rezim pembangunan yang tengah dikerjakan. Di Kementerian PUPR terdapat sekitar 11.000 paket pekerjaan yang diperebutkan oleh kurang lebih 127.000 badan usaha skala besar, menengah, dan kecil; sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pendanaan infrastruktur ditargetkan sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN hanya sanggup membiayai Rp1.433,6 triliun (29,88%), sementara APBD sebesar Rp545 triliun (22,37%), (Kompas.com 11/5/2018). Bagaimana dengan rakyat marginal?

Masyarakat kecil tidak memperoleh banyak keuntungan secara bisnis maupun peningkatan perekonomiannya. Perlu diakui bahwa dalam masa rezim pembangunan ini, angka kemiskinan menurun secara drastis. Data BPS mencatat angka 27,76 juta penduduk miskin per September 2016 sedangkan pada September 2017, jumlah penduduk miskin turun jadi 26,58 juta atau berkurang 1,18 juta jiwa dalam setahun. Tetapi apakah penurunan ini didasari oleh rezim pembangunan yang digembar- gemborkan pemerintah? Perlu disadari bahwa logika pembangunan tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan, dan skema pengentasan kemiskinan melalui program PKH- Jaminan Sosial, Rastra, cash for work, maupun dana desa merupakan bentuk political will yang tidak membentuk konsolidasi ekonomi yang sustainable. Selain itu, mengutip pendapat Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi bahwa, saat ini Jokowi memiliki brand sebagai “presiden infrastruktur”. Tetapi pemerintah belum mampu memberikan roh pembangunan tersebut, sehingga yang muncul adalah kesan bahwa infrastruktur itu hanya buat mereka yang mampu (menengah keatas). Roh pembangunan Jokowi lebih dilihat sebagai bagian yang justru hanya mempermudah para elit yang bermain di rantai distribusi ekonomi, dan belum mampu menyentuh sektor hulu industri. Dari keadaan ini, lantas apakah benar pembangunan infrastruktur yang akan menjadi skema baru pengentasan kemiskinan?

Rezim pembangunan justru banyak mengorbankan masyarakat kecil, terutama sumber pendapatan masyarakat di negara agraris seperti Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria dalam catatan akhir tahunnya mencatat konflik agraria di Indonesia mencapai 450 kasus sepanjang tahun 2016. Dan dari angka ini, 22,22 persennya atau 100 kasus disumbang oleh sektor infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah pun tidak mampu merealisasi janjinya untuk memberikan 12,7 juta hektar lahan perhutanan kepada masyarakat melalui mekanisme RAPS (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial).

Fenomena ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Indonesia masih belum mampu menerapkan neraca demokrasi yang seimbang dalam rezim  infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan cukup masif dalam rangka pemerataan pembangunan nyatanya tidak serta merta menghentikan proyek infrastuktur di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa rezim infrastruktur tidak lebih dari sekedar alibi pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Lebih dari itu, pembangunan hanya merupakan tameng kekuasaan dalam melanggengkan relasi mesra State- Markets dan mengorbankan kaum marginal

Menggagas Demokrasi Inklusif

Di tengah era persaingan global, tentunya doktrinasi pemerataan pembangunan sebagai upaya demokratisasi di aras lokal bukan lagi menjadi satu- satunya skema yang relevan. Pembangunan yang merata tidak menjamin keseluruhan partikular memperoleh akses yang sama dan demokratis. Tetapi, pembangunan yang berlandaskan pada kebutuhan partikular masyarakat Untuk itu, skema yang perlu dikembangkan adalah upaya pembebasan masyarakat miskin dan termarginal dalam filosofi demokrasi pembangunan masyarakat inklusif/ inklusi sosial.

Dalam makalahnya yang berjudul Social Inclusion: Origins, Concepts and key themes; agar seseorang dapat socially included (tercakup secara social), maka yang bersangkutan harus berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, memiliki akses terhadap layanan publik, terhubung dengan orang lain, mampu menangani krisis personal semisal kesehatan ataupun kehilangan pekerja, dan didengarkan aspirasinya. Sedangkan inklusi social dalam pendekatan pembangunan inklusif merupakan pendekatan baru untuk membangun dengan cara mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakterisrik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya dalam suatu proses pembangunan (Warsilah Henny,2017)

Demokrasi dalam pembangunan inklusif akan menyelamatkan kelompok masyarakat yang selama ini “dijajah” oleh rezim pembangunan dengan melakukan dekonstruksi peruntukkan pembangunan demi mewujudkan hakikat demokrasi yakni for the people. Dekonstruksi ini harus dimulai dengan menata mindset pembangunan yang bernuansa birokratis dan tekhnokratis ke arah pembangunan inklusif. Dengan cara ini, pemerintah tentunya tidak hanya akan berpikir tentang bagaimana mengagendakan pembangunan untuk mempercepat roda pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerintah akan mehirkan skema yang linked dengan skema G to G (Government to Government) dan skema products to markets melalui BUMN/BUMD.

Perekonomian masyarakat bukan sekedar difasilitasi oleh BUMDes ataupun program UMKM, serta pembangunan jalan (akses transportasi), tetapi perekonomian masyarakat membutuhkan skema yang mampu memotong rantai pasar yang panjang, yang dalam prakteknya seringkali tidak demokratis secara ekonomi dan pembagian keuntungan. Sebagai contoh, masyarakat desa di Kabupaten Bantul, DIY, membentuk BUMADes (Badan Usaha Milik Desa Bersama) yang dimaksudkan untuk menghimpun komoditas beras desa- desa di wilayah administrasi Bantul untuk kemudian di-linked kan dengan Bulog sebagai BUMN. Tentunya. Program ini atas inisiasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab Bantul).

Apabila skema ini dijalankan, maka pemerintah akan mulai membangun neraca keseimbangan demorkrasi yang tidak hanya menguntungkan industri hilir, tetapi juga membenahi skema pembangunan industri hulu sehingga mendapatkan keberimbangan akses, serta keuntungan ekonomi. Demokrasi inklusif yang memberikan keberpihakannnya pada neraca keseimbangan demokrasi menajdi agenda penting untuk segera digagas.(arh)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here