Meiliana, Ahok dan Era Pasca-Kebenaran

316
Alfred R. Januar Nabal (Foto: Dok. Pribadi)

Alfred R. Januar Nabal*

Di tengah gegap gempitanya perayaan Asian Games di tanah air, terselip sebuah peristiwa menarik menggemparkan publik. Pengadilan Negeri Medan akhirnya memvonis Meiliana dengan pidana satu tahun enam bulan penjara atas kasus penodaan agama yang didakwakan kepadanya. Pengadilan menilai, Meiliana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 a KUHP, karena melakukan protes atas volume suara adzan di lingkungannya.

Vonis yang dijatuhkan kepada Meiliana sontak mengundang berbagai reaksi publik. Banyak pihak mengecam vonis pengadilan terhadap Meiliana. Saidiman Ahmad, Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina, seperti yang diberitakan media daring BBC menilai, vonis yang menimpa Meiliana mengusik rasa keadilan. Ia membandingkan kasus Meiliana dengan kasus-kasus pembakaran rumah ibadah lainnya yang hanya dijatuhkan vonis 3 – 5 bulan penjara.

Selain itu, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas menilai, ungkapan suara adzan terlalu keras bukanlah ekspresi kebencian terhadap golongan dan agama tertentu. Pendapat Meiliana tersebut adalah hal yang sangat lumrah, dan dilihat sebagai kritik yang membangun, bukan malah mempidanakannya.

Reaksi lain ditunjukkan publik melalui petisi di change.org. Petisi yang bertajuk “Bebaskan Meiliana, Tegakkan Toleransi” merupakan bentuk dukungan publik terhadap Meiliana. Hingga tulisan ini dibuat, petisi ini telah ditandatangani hampir seratus ribu orang.

Vonis Meiliana atas kasus penodaan agama ini kembali mengingatkan saya pada kasus serupa yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama dan dijatuhkan hukuman dua tahun penjara. Proses persidangan kasus Ahok ini begitu menguras banyak energi publik, karena semua perhatian publik terarah pada jalannya persidangan kasus ini.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa drama persidangan kasus Ahok diwarnai berbagai macam desakan dan ancaman di ruang publik. Mobilisasi massa secara besar-besaran dilakukan kelompok-kelompok tertentu selama proses persidangan untuk mempengaruhi hasil akhir dari drama tersebut. Bentuk intervensi psikologis ini pun membuahkan hasil. Ahok dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156 a tentang penodaan agama. Vonis yang menimpa Ahok oleh sejumlah kalangan dilihat sebagai buah dari pengadilan massa.

Meiliana pun demikian. Setelah menyampaikan protes terhadap suara adzan yang dinilai terlalu keras, beragam peristiwa yang tidak enak dan menciderai nilai-nilai kerukunan pun terjadi. Massa mendatangi rumah Meiliana dan melakukan pengrusakan. Kerusuhan bernuansa SARA adalah puncak dari amukan massa. Sejumlah massa yang mengamuk membakar tiga vihara, delapan Kelenteng, dan dua yayasan Tionghoa. Delapan orang yang terlibat dalam pengrusakan tempat ibadah dihukum sekitar 1 – 3 bulan penjara. Hal yang sangat berbeda menimpa Meiliana.

Era Pasca-Kebenaran

Vonis yang menimpa Ahok dan Meiliana ini mengingatkan saya pada sebuah terminologi “post-truth”, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pasca-kebenaran. Kata ini menjadi word of the year dalam Kamus Oxford pada tahun 2016. Istilah ini mencuat ke ranah publik untuk menanggapi kampanye Donald Trump dan referendum Brexit. Post-truth (atau: pasca-kebenaran) merupakan keadaan dimana fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih lemah daripada argumentasi emosional dan kepercayaan pribadi.

Era pasca-kebenaran menempatkan emosional dan kepercayaan pribadi atau sekelompok orang di atas fakta objektif. Dengan kata lain, keyakinan sekelompok orang diklaim sebagai kebenaran tunggal dan memonopoli fakta-fakta di luar dirinya. Emosi atau perasaan menjadi preferensi publik untuk menilai benar salahnya suatu tindakan. Di era pasca-kebenaran, manusia yang merasa diri selalu benar mendapatkan ruangnya.

Bagi saya, Ahok dan kini Meiliana adalah korban dari era pasca-kebenaran. Vonis penjara yang menimpa Ahok dan Meiliana karena kasus penodaan agama mengafirmasi lemahnya fakta objektif terhadap desakan emosional dan klaim kebenaran yang didasari pada kepercayaan pribadi atau sekelompok orang. Vonis bagi ke duanya adalah buah dari pengadilan massa yang memaksakan argumentasi emosional dan keyakinan personal sebagai kebenaran yang harus diikuti. Situasi ini menjadi lengkap, ketika negara dan instrumen hukumnya tunduk terhadap logika seperti ini.

*Ketua Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here