Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dinilai Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif

Jakarta, Kastra.co – Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Uji Materil pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Wakil ketua bidang Hukum dan HAM Partai Hanura, Petrus Selestinus menilai putusan MK tersebut membawa malapetaka bagi MK dan Partai Politik.

“Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan putusan yang membawa malapetaka bukan saja bagi PARTAI POLITIK, akan tetapi juga bagi MK sendiri, sebagai akibat keteledorannya dala membuat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan perkara Nomor : 30/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Uji Materil pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu, yang nyata-nyata bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” kata Petrus kepada Kastra.co, Sabtu (28/7/2018).

Petrus menjelaskan, MK dalam putusannya itu telah melahirkan norma baru yang bertentangan dengan substansi pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“MK mengidentikan pengurus Partai Politik dengan profesi Advokat, Akuntan Publik, Notaris dll., menjadikan DPR sebagai Wakil Partai Politik dan menjadikan Partai Politik sebagai Wakil Rakyat,” jelas dia.

Padahal, kata dia, Partai Politik itu pekerjaan yang didasarkan pada kehendak bersama secara sukarela, tanpa mensyaratkan keahlian khusus, tanpa dibayar, untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga keutuhan NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 (pasal 1 dan 10 UU Partai Politik).

Sedangkan, lanjut dia, profesi lain seperti Akuntan Publik, Advokat, Notaris, PPAT dll., adalah pekerjaan yang berdasarkan standar, karakteristik dan keahlian khusus, dengan bayaran tertentu dan untuk kepentingan pribadi.

Dikatakannya, kekeliruan MK dalam putusan perkara Uji Materil pasal 182 l UU No. 7 Tahun 2018,  yaitu meniadakan hak warga negara termasuk Pengurus Partai Politik yang dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU Partai Politik.

“Pasal 182 l UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu, menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat, antara lain : bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, dstnya “serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan” dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD,” ungkap advokat Peradi ini.

“Pada frasa “pekerjaan lain” yang menimbulkan konflik kepentingan” oleh MK telah memberikan tafsir dan dijadikan sebagai norma baru yaitu pekerjaan lain yang dimaksud adalah termasuk Pengurus Partai Politik, guna menghindari terjadinya konflik kepentingan dan lahirnya perwakilan ganda,” lanjutnya.

Petrus menyampaikan, tidak ada perbedaan mendasar antara tujuan partai politik dengan tujuan Anggota DPR dan DPD.

“Tujuan Partai Politik menurut UU Partai Politik di satu pihak dan visi, misi, hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota DPR dan DPD menurut UU MD3 No. 17 Tahun 2014, di pihak yang lain, secara kasat mata tidak ada perbedaan,” tuturnya.

“Dua-duanya sama yaitu mengemban rangkaian tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban konstitusional mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada gilirannya harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada masyarakat dan pemilih di daerah dan masyarakat di daerah yang diwakilinya,” jelas koordinator TPDI ini.

Petrus mengatakan, kekhawatiran MK bahwa tujuan partai politik bertentangan dengan hakikat DPD berlebihan dan bertentangan dengan pasal 22D UUD 1945.

“Ini sungguh-sungguh sebuah kekhawatiran yang berlebihan bahkan bersifat semu, karena pada dasarnya Partai Politik mengemban misi “melahirkan kader-kader” untuk memimpin bangsa di lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif sementara visi, misi, hak dan kewajiban Anggota DPR dan DPD pada dasarnya sama, sebagaimana diatur dalam UU MD3,” jelas Petrus.

Melanggar Asas Retroaktif dan Ultra Petita.

Menurut Petrus, pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK No. : 30/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, telah memunculkan 5 (lima) hal yang inkonstitusional.

Pertama, menempatkan Anggota DPR sebagai Wakil Partai Politik.

Kedua, menempatkan Partai Politik sebagai lembaga yang mewakili rakyat.

Ketiga, menempatkan Pengurus Partai Politik sebagai perkerjaan yang bersifat profesi.

Keempat, membatasi kader Partai Politik untuk menjadi anggota DPD.

Kelima, melanggar larangan UU berlaku surut, dengan merujuk kepada pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada adasarnya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

“MK tidak mempertimbangkan 2 (dua) hal penting yaitu, pertama : “maksud” Pembentuk UU terkait dengan rumusan pasal 182 l UU No. 7 Tahun 2017, yang membatasi profesi tertentu karena karakteristik dan sifat pekerjaannya dipandang dapat menimbulkan konflik kepentingan; kedua, melanggar Asas Retroaktif yang melarang ketentuan UU berlaku surut,” jelasnya.

“Dengan demikian frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD”, tidak boleh ditafsirkan lain selain secara limitatif telah dibatasi hanya pada pekerjaan yang menuntut standar, karakteristik dan sertifikasi pada profesi tertentu, yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan dan seharusnya diberlakukan untuk pemilu 2024, karena saat ini KPU sudah menetapkan Calon Anggota DPD sebagai peserta pemilu 2019,” tutup Petrus. (CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here