Pilkada 2018, Wujud Kedaulatan Politik dan Kedaulatan Hukum Rakyat

Jakarta, Kastra.co – Suasana pilkada serentak besok harus tenang guna mewujudkan konsep kedaulatan politik dan kedaulatan hukum (political sovereignty dan legal sovereignty).

Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, Selasa (26/6).

Menurut Azmi, pilkada yang dilakukan 5 tahun sekali ini adalah kedaulatan politik yang dimiliki warganegara Indonesia.

“Inilah sebenarnya kekuasaan dasar (grondmacht) yang dimiliki rakyat. Hak kekuasaan dasar istimewa inilah yang harus dipergunakan dengan baik oleh rakyat dalam hal ini pemilih,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kedaulatan di tangan rakyat ini berarti bahwa yang memiliki kedaulatan dalam negara adalah rakyat.

“Kedaulatan rakyat ini guna menjalankan roda pemerintahan sehingga H Min 1 sblm pilkada besok masyarakat agar jangan membuat hal hal yang ricuh dan saling lempar isu negatif untuk mendapatkan kemenangan dengan cara yangg tidak baik,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan bahwa sebagai rakyat, kita harus jadi pemilih cerdas dan selektif agar tidak terkecoh dengan janji janji di masa kampanye, karena pasangan calon saja, dapat saja dalam dirinya berdua timbul hambatan untuk konsistensi menepati janji, makanya jamak terjadi di pilkada setelah paslon menang pecah kongsi dalam mengelola kekuasaan pemerintahannya.

“Jadi, Hak kedaulatan rakyat dalam demokrasi di pilkada ini , jika tidak digunakan dengan cara cerdas dan objektif dan memikirkan masa yang akan datang hanya akan menjadi residu dari kepentingan elit politik dan kelompoknya,” tutupnya. (CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here